UKM MCC selenggarakan pelatihan penulisan jurnal ilmiah

Pelatihan Penulisan Jurnal Ilmiah merupakan salah satu dari beberapa acara dari UKM Moot Court Community (MCC) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dalam rangka dies natalis UKM MCC yang ke-1. Pelatihan tersebut dilaksanakan di lokal Fakultas Syariah, pada Minggu pagi (18/11/2018).
Acara yang bertajuk dengan menulis dunia akan mengenalmu ini dihadiri oleh dua narasumber yang berkecimpung di bidangnya, yaitu Dr. Siti Mahmudah, M.Ag., selaku dosen fakultas Syariah sekaligus peraih juara 3 jurnal Internasional dan Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A., selaku dosen fakultas Syariah yang juga merupakan Pimpinan Redaksi al-‘Adalah dan MUI Lampung Online.
Acara ini berlangsung asik, karena diawal sebelum acara diadakan sedikit selingan hiburan oleh para panitia, dan juga acara inti dibawakan secara menarik oleh para narasumber. Juga Panggih F Paramadina sebagai moderator tampak apik dalam mencairkan suasana.
Acara tersebut juga diminati, karena memang panitia hanya membatasi kuota sampai dengan 50 peserta. Namun, tampak kursi yang ada di dalam ruangan terisi cukup penuh. Terdapat 52 peserta, baik dari fakultas Syariah itu sendiri, dari kampus lain yaitu Universitas Lampung, juga ada dari luar fakultas seperti fakultas Dakwah.
Tujuan dari diadakannya pelatihan penulisan tersebut yaitu agar bisa menginspirasi mahasiswa untuk bisa membuat karya malalui tulisan.
Hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh Ketua UKM MCC yaitu Roni Azhari saat ditanya pada acara yang telah berlangsung.
“Tujuannya membuat kawan-kawan mahasiswa fakultas Syariah terutama, supaya bisa ingin menulis, punya karya yang bisa dibaca oleh seluruh mahasiswa-mahasiswa di Indonesia,” ujar Roni.
“Di Fakultas Syariah ini saya lihat kurang minatnya untuk menulis, maka kita buat acara ini untuk menginspirasi kawan-kawan mahasiswa untuk bisa membuat karya ilmiah yang menginspirasi kawan-kawan semua dengan hasil karya kita sendiri,” tambah Roni.
Menurutnya, dengan menulis akan dikenang sampai kapanpun, dan dengan menulis ketika telah tiada akan terus dikenang dengan hasil karya-karya kita sendiri

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

LEGALITAS MONEY POLITIK OLEH DPR, PENGERTIAN DAN NEGATIVE IMPACT BERLAKUNYA MONEY POLITIC

Gambar
            Rabu, 15 Mei 2024 dalam acara rapat kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Komisi II DPR di Senayan, Jakarta Pusat. Salah satu Anggota DPR Komisi II Fraksi PDIP, Ir Hugua meminta untuk melegalkan m oney politic. Hugua berpendapat dengan melegalkan m oney politic Bawaslu akan lebih mudah mengawasi  jika politik uang dilegalkan dengan batasan tertentu. Menurut Hugua KPU dapat melegalkan m oney politic dengan memberikan batasan  tertentu Misalnya, maksimum Rp 20 ribu, Rp 50 ribu, Rp 1 juta, atau Rp 5 juta. Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan mon ey politic.               “ketidaklegalan politik uang justru menciptakan permainan kucing-kucingan antara para peserta pemilu dan pihak pengawas, yang pada akhirnya menguntungkan mereka yang memiliki sumber daya finansial lebih besar. Dia mengklaim bahwa hal ini akan mengubah kontestasi politik menj...
Baca selengkapnya

PENTINGNYA PENGESAHAN SERTIFIKASI APOSTILLE DI INDONESIA

Gambar
  Pentingnya Pengesahan Sertifikat Apostille di Indonesia Oleh :  Ratu Sakinatun Najah (Magang Anggota Divisi Kajian dan Penelitian) sumber:  /tangerang.imigrasi.go.id/site/ Apostille Indonesia Pemerintah bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), baru-baru ini meluncurkan layanan penerbitan sertifikat apostille di Bali pada  Selasa, 14 Juni 2022, untuk membantu mereka yang ingin melegalkan dokumen yang diperlukan untuk kegiatan di luar negeri. Sebelum adanya layanan penerbitan sertifikat apostille , melalui prosedur birokrasi yang membutuhkan waktu yang lama. Indonesia menjadi salah satu bagian dari 121 negara yang tunduk pada Konvensi Apostille dan mengakui legalisasi dokumen menggunakan Sertifikat Apostille. Secara umum, legalisasi dokumen di Indonesia untuk keperluan  luar negeri harus melalui tiga tahapan yakni; pengesahan dokumen oleh Biro Direktorat Perdata Ditjen Jenderal Administrasi Hukum (AHU), Kemenkumham, Kemenlu dan Kedutaan...
Baca selengkapnya

PRO DAN KONTRA PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA

Gambar
PRO DAN KONTRA PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA Oleh: Jeny Alvita Nada (Anggota Divisi Kajian Dan Penelitian MCC FS UIN RIL)      Indonesia adalah sebuah negara hukum, artinya semua warga negara dan penyelenggara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Salah satu hukuman yang ada di negara ini adalah pidana mati. Di Indonesia, pidana mati adalah hukuman yang sudah ratusan tahun lalu mendapatkan pro dan kontra. Pro dan kontra pidana mati menjadi sebuah perdebatan dan pengkajian yang tidak ada hentinya (Darmawan). Tidak hanya di Indonesia, pro dan kontra tersebut terjadi hampir di seluruh negara yang ada di dunia.      Pidana mati merupakan hukuman berupa perampasan jiwa, bagi orang yang melakukan pelanggaran berat dan terorganisir terhadap hukum. Pidana mati juga merupakan hukum tertua serta paling kontroversial dari berbagai macam pidana lainnya. Tujuan dilaksanakannya hukuman mati adalah agar masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghen...
Baca selengkapnya