MENAGIH JANJI: 100 HARI KERJA PRABOWO DAN GIBRAN

 


Rabu, 29 Januari 2025

       Sejak tanggal 20 Oktober 2024, Prabowo dan Gibran resmi dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Banyak janji-janji yang dikeluarkan ketika masa kampanye kemarin. Tepat pada 28 Januari 2025 kemarin pemerintahan Prabowo dan Gibran genap 100 hari kerja. Semenjak dilantik hingga saat ini, berbagai kebijakan dan program telah diluncurkan, disertai dengan tanggapan positif maupun negatif dari publik. Menurut hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, 80,9 persen responden puas dengan hasil kerja 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam periode ini, Prabowo kembali sampaikan sejumlah besar janji melalui Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, di Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2025 lalu.  

    Dilansir dari laman Prabowogibran2.id. Visi-misi Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 memuat 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik Cepat, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak janji dan program Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, dilansir dari Tirto.id terdapat tiga hal yang paling menonjol dan sering disampaikan oleh pasangan capres-cawapres tersebut. 

Pertama, Melanjutkan Pembangunan IKN. Prabowo-Gibran berjanji akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah dimulai pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pembangunan IKN termasuk program prioriotas nasional seperti diatur di dalam UU Nomor 21 Tahun 2023 (perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara). 

Kedua, Hilirisasi. Program kedua yang juga sering dilontarkan oleh paslon nomor 2, terutama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, adalah hilirisasi di berbagai sektor industri. Putra sulung Presiden ketujuh RI Joko Widodo tersebut menekankan setidaknya pada dua sektor, yakni hilirisasi sumber daya alam (barang tambang) dan hilirisasi digital. Pada saat beberapa kali kesempatan di debat Pilpres 2024, Gibran menyatakan bahwa hilirisasi akan menjadi faktor utama yang akan mengerek kemajuan ekonomi Indonesia. Hilirisasi termasuk salah satu program yang sebelumnya juga diusung oleh ayah Gibran, yakni Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019 lalu. Program hilirisasi di sektor tambang ini kemudian direalisasikan melalui penerbitan UU Nomor 3/2020 tentang Perubahan atas UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Inti dari UU tersebut ialah mengatur agar tidak ada lagi ekspor bahan tambang mentah.

Ketiga, Makan Siang Gratis di Sekolah. Makan siang gratis bagi anak-anak sekolah termasuk program prioritas yang dijanjikan Prabowo-Gibran. Prabowo beberapa kali menegaskan program tersebut menjadi solusi mengatasi stunting dan kurang gizi hingga kemiskinan. Prabowo mengatakan, program makan gratis tidak hanya diberikan bagi anak-anak usia sekolah. Dia pun menjanjikan akan mencukupi gizi ibu hamil demi menuntaskan masalah stunting. Jika program itu dijalankan, setidaknya akan menggelontorkan dana APBN sekitar Rp400 triliun per tahun. Di kesempatan lain, Gibran menyebut program makan siang gratis dapat menggerakan perekonomian Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM).

    Menurut hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 4-10 Januari 2025 menunjukkan, sebanyak 84,7 persen kalangan bawah mengaku puas dan 15,3 persen tidak puas dengan kerja Prabowo-Gibran. Lalu, sebanyak 81,4 persen kalangan menengah bawah mengaku puas dan 18,6 persen tidak puas. Berikutnya, sebanyak 75,3 persen kalangan menengah atas mengaku puas dan 24,7 persen tidak puas. Sementara itu, ada 67 persen kalangan atas mengaku puas dan 32,1 persen tidak puas. 

    Memang tidak dapat dipungkiri halangan dan rintangn banyak dihadapi ketika merealisasikan program-program yang diluncurkan ketika kampanye. Menurut analis penulis perlu adanya perhatian khusus terhadap beberapa pihak yang ikut andil dalam proses penerapan program-program kampanye. Hal yang disayangkan kepada pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo dan Gibran adalah, dari beberapa program yang menjadi program unggulan adalah Pendidikan tidak diprioritaskan. Hanya pembangunan insfrastruktur semata, dan alih-alih menyediakan program makan siang gratis untuk mengentaskan stunting. padahal mengutip perkataan Nelson Mandela "Senjata paling mematikan di dunia adalah pendidikan, karena dengan pendidikan kita dapat merubah dunia. Menyediakan program makan siang gratis bisa menjadi "lahan basah" terciptanya korupsi yang lebih masif. Namun hal itu dapat dinegasikan apabila terdapat transparasi kerja oleh pihak-pihak yang memegang tanggung jawab tersebut.


DIVISI KAJIAN DAN PENELITIAN



Referensi:

https://www.tempo.co/politik/100-hari-kerja-prabowo-gibran-kilas-balik-penetapan-8-misi-dan-17-program-prioritas--1200546

https://www.tempo.co/politik/serba-serbi-100-hari-kerja-prabowo-gibran-janji-berikan-kejutan-besar--1197302

https://tirto.id/rangkuman-program-dan-janji-prabowo-gibran-di-pemilu-2024-gVpn

https://nasional.kompas.com/read/2025/01/20/02000021/survei-litbang-kompas--80-9-persen-rakyat-puas-dengan-kinerja-prabowo-gibran

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KKN UIN RIL

  KULIAH KERJA NYATA ( KKN ) UIN RIL : POLITIK ETIS DI ERA KOLONIALISME 1900-1942 KKN (Kuliah Kerja Nyata) memiliki peran penting agar mahasiswa mampu menerapkan teori didalam kerja nyata dalam pengabdian kepada masyarakat. Pada mulanya Kuliah Kerja Nyata (KKN) berarti perpaduan darma pertama yakni pengajaran, dan darma ketiga yakni pengabdian kepada masyarakat. Kelak, KKN juga mencakup darma penelitian. Seiring berjalannya waktu Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dulunya sebagai pengabdian mahasiswa terhadap masyarakat kini mulai mengalami pergeseran, yang dimana pada hari ini menjadikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai alat kepentingan berpolitik oleh birokrasi kampus. Namun, apakah ini akan terjadi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL)?  Pada tanggal 22 Maret 2025, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) dikejutkan dengan Dern valaan sikap yang menyatakan bahwasanya Kuliah Kerja Nyata (KKN) akan difokuskan hanya pada Kota Bandar Lampu...
Baca selengkapnya

BRUTALITAS APARATUR

Gambar
 TANGAN BESI, HATI BATU : BRUTALISME APARATUR TERHADAP RAKYAT  VOX POPULI VOX DEI ( SUARA RAKYAT ADALAH SUARA TUHAN ) D ibalik topeng   kekuasaan, tersembunyi wajah brutalisme aparat yang menghantui masyarakat. Kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakprofesionalan menjadi ciri khas dari fenomena ini. Masyarakat menjadi korban, kepercayaan publik terkikis, dan citra lembaga yang bersangkutan rusak. Unjuk rasa adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E dan dilindungi oleh UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Segala bentuk kekerasan terhadap massa aksi baik fisik, verbal, maupun psikologis merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Tindakan represif aparat adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dan mencederai demokrasi. Aparat semestinya menjadi penjaga ketertiban dan pelindung rakyat, bukan alat kekuasaan untuk membungkam suara kritis. Pembungkaman melalui k...
Baca selengkapnya

Penggusuran di Desa Sabah Balau: Hak Asasi Manusia di Ujung Tanduk

Gambar
             Rabu 12 Februari 2025, pemerintah provinsi lampung menurunkan 1.200 personil aparat yang terdiri dari satpol PP dan polri untuk melakukan penggusuran di desa sabah balau.  Penggususran paksa tersebut di alami oleh 40KK warga desa sabah balau, yang telah menempati tanah tersebut puluhan tahun. Masyarakat menempati tanah tersebut bukan tanpa alasan, mereka memiliki bukti legitimasi berupa SKT dan pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) yang selama ini dilakukan, hal ini yang menambah keyakinan meraka terhadap legitimasi tanah yang dimiliki.      Berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 39, dan dalam PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PP Jabatan PPAT dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a bahwa, Kepala Desa sebagai PPAT sementara yang paling bawah mempunyai tugas-tugas yang sangat strategis di dalam membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran...
Baca selengkapnya