TERKESAN POSITIF, NAMUN RISKAN UNTUK DIPROGPAGANDAKAN
Di jalan-jalan yang terbentang luas, suara-suara protes menggema.
Demonstrasi bukan sekadar aksi spontan, melainkan puncak dari kekecewaan dan
keresahan yang telah lama terpendam. Rakyat bersatu, menuntut keadilan dan
perubahan. Dari kota hingga desa, masyarakat dari berbagai latar belakang
berkumpul untuk menyuarakan aspirasi mereka. Mereka menuntut hak-hak yang telah
lama diabaikan, menuntut perubahan yang nyata.
Tepat pada tanggal 1 September 2025, Aliansi Lampung Melawan
bersama seluruh elemen masyarakat melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD
Wilayah lampung, untuk menyampaikan seluruh keresahan dan kemarahan yang
terakumulasi dalam beberapa tahun belakangan ini. Saya adalah salah satu bagian
dari mereka yang ikut turun kejalan membersamai masyarakat secara kolektif
untuk menuntut hak - hak mereka, tentu saya mengetahui apa saja dinamika -
dinamika yang terjadi dalam garis perjuangan. Mulai dari pelepasan di tiap tiap
kampus terhadap masiswa yang ingin turun kejalan hingga keluarnya narasi yang
terkesan positif namun disisi lain sebuah hal yang riskan untuk di
progpagandakan.
“Boleh saja unjuk rasa, asalkan tertib, supaya berakhir damai”,
inilah narasi yang pada hari ini beredar di berbagai platfrom media sosial,
sangat terkesan positif sekali bukan? Namun disisi lain jika narasi ini terus -
menerus disebar luaskan secara masif, maka akan mempengaruhi perspektif
masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan sebuah kebenaran baru. Hal ini pernah
pertegas juga oleh George Garbner yang diperkenalkan melalui studi “Cultural
Indicator” sekitar tahun 1960. Dengan hipotesis bahwa permisa cenderung
mempertahankan konsepsi dan keyakinan mereka sejalan dengan apa yang disajikan
di dunia digital.
Kemarahan masyarakat yang ditumpahkan kejalan karena akumulasi
kekecewaan yang sudah lama ditabung sejak kekuasaan rezim Jokowi yang mengarah
pada ekonomi politik dengan menghamba pada kepentingan modal, menjadikan
indonesia sebagai ajang eksperimen besar-besaran dalam menerapkan kebijakan
ekonomi kapitalistik. Dengan dalih meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
meningkatkan investasi, pemerintah Jokowi membuka lebar-lebar pintu bagi modal
asing dan swasta untuk masuk ke berbagai sektor strategis. Selain itu, Proyek
Ibu Kota Nusantara, yang mengorbankan ruang hidup masyarakat adat, merupakan
contoh nyata dari kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Perluasan food
estate yang merusak lingkungan juga menunjukkan bahwa pemerintahan ini lebih
mengutamakan kepentingan ekonomi daripada kelestarian lingkungan dan
kesejahteraan rakyat.
Kemudian diperparah oleh rezim fasis Prabowo-Gibran lewat
kebijakannya yang justru menguatkan penindasan itu sendiri. rezim fasis
Prabowo-Gibran telah memperlihatkan wajah nyata dari sistem kapitalisme yang
memperparah penderitaan rakyat. Dengan melanjutkan jejak neoliberal rezim
sebelumnya, pemerintahan ini telah menunjukkan bahwa kepentingan modal besar
dan elite lebih diutamakan daripada keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Selain itu, kriminalisasi aktivis dan mahasiswa yang menentang
kebijakan pemerintah juga menunjukkan bahwa pemerintahan ini tidak toleran
terhadap kritik dan aspirasi rakyat. Anggaran militer yang terus digembungkan,
sementara kebutuhan dasar rakyat diabaikan, juga memperlihatkan bahwa
pemerintahan ini lebih mengutamakan kepentingan keamanan daripada kesejahteraan
rakyat. Lebih ironis lagi, pemerintahan ini dipimpin oleh figur yang memiliki
rekam jejak hitam dalam sejarah bangsa. Prabowo, yang namanya tercatat dalam
kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis ’98, tragedi Timor Timur, dan
berbagai operasi militer berdarah lainnya, kini memimpin pemerintahan yang
lebih berpihak pada modal besar dan kepentingan elite.
Di titik inilah kita harus menyadari bahwa perjuangan tidak boleh
berhenti di jalanan semata. Perlawanan mesti tumbuh di ruang-ruang diskusi, di
kampus, di desa, di komunitas, hingga di ruang digital. Kita harus melawan
narasi yang dipoles indah namun sejatinya menyesatkan. Kita harus mengingatkan
bahwa demokrasi sejati bukan sekadar kebebasan yang dikontrol, melainkan ruang
penuh bagi rakyat untuk menentukan arah hidupnya sendiri.Selama negara dipimpin
oleh rezim fasis dengan jejak pelanggaran HAM yang panjang, maka perlawanan
akan selalu menemukan jalannya. Kita harus terus berjuang untuk keadilan
sosial, untuk demokrasi yang sebenarnya, dan untuk kesejahteraan rakyat
Indonesia.
DIVISI KAJIAN & PENELITIAN
Komentar
Posting Komentar