Pengumuman Seleksi Penerimaan Anggota Baru UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS MOOT COURT COMMUNITY Periode 2021-2022


bit.ly/PengumumanSeleksiAnggotaBaruMCC2021

Salam Konstitusi!

Dengan segala pertimbangan dan penyeleksian yang dilakukan panitia penyelenggara Open Recuitment yang telah diselenggarakan. Berikut ini adalah nama-nama yang telah lolos tahap seleksi Open Recruitment UKM-F MCC periode 2021-2022


Terima Kasih
#SalamKonstitusi


 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KKN UIN RIL

  KULIAH KERJA NYATA ( KKN ) UIN RIL : POLITIK ETIS DI ERA KOLONIALISME 1900-1942 KKN (Kuliah Kerja Nyata) memiliki peran penting agar mahasiswa mampu menerapkan teori didalam kerja nyata dalam pengabdian kepada masyarakat. Pada mulanya Kuliah Kerja Nyata (KKN) berarti perpaduan darma pertama yakni pengajaran, dan darma ketiga yakni pengabdian kepada masyarakat. Kelak, KKN juga mencakup darma penelitian. Seiring berjalannya waktu Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dulunya sebagai pengabdian mahasiswa terhadap masyarakat kini mulai mengalami pergeseran, yang dimana pada hari ini menjadikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai alat kepentingan berpolitik oleh birokrasi kampus. Namun, apakah ini akan terjadi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL)?  Pada tanggal 22 Maret 2025, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) dikejutkan dengan Dern valaan sikap yang menyatakan bahwasanya Kuliah Kerja Nyata (KKN) akan difokuskan hanya pada Kota Bandar Lampu...
Baca selengkapnya

BRUTALITAS APARATUR

Gambar
 TANGAN BESI, HATI BATU : BRUTALISME APARATUR TERHADAP RAKYAT  VOX POPULI VOX DEI ( SUARA RAKYAT ADALAH SUARA TUHAN ) D ibalik topeng   kekuasaan, tersembunyi wajah brutalisme aparat yang menghantui masyarakat. Kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakprofesionalan menjadi ciri khas dari fenomena ini. Masyarakat menjadi korban, kepercayaan publik terkikis, dan citra lembaga yang bersangkutan rusak. Unjuk rasa adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E dan dilindungi oleh UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Segala bentuk kekerasan terhadap massa aksi baik fisik, verbal, maupun psikologis merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Tindakan represif aparat adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dan mencederai demokrasi. Aparat semestinya menjadi penjaga ketertiban dan pelindung rakyat, bukan alat kekuasaan untuk membungkam suara kritis. Pembungkaman melalui k...
Baca selengkapnya

Penggusuran di Desa Sabah Balau: Hak Asasi Manusia di Ujung Tanduk

Gambar
             Rabu 12 Februari 2025, pemerintah provinsi lampung menurunkan 1.200 personil aparat yang terdiri dari satpol PP dan polri untuk melakukan penggusuran di desa sabah balau.  Penggususran paksa tersebut di alami oleh 40KK warga desa sabah balau, yang telah menempati tanah tersebut puluhan tahun. Masyarakat menempati tanah tersebut bukan tanpa alasan, mereka memiliki bukti legitimasi berupa SKT dan pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) yang selama ini dilakukan, hal ini yang menambah keyakinan meraka terhadap legitimasi tanah yang dimiliki.      Berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 39, dan dalam PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PP Jabatan PPAT dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a bahwa, Kepala Desa sebagai PPAT sementara yang paling bawah mempunyai tugas-tugas yang sangat strategis di dalam membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran...
Baca selengkapnya