PERAN DISSENTING OPINION HAKIM KONSTITUSI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL
PERAN
DISSENTING OPINION HAKIM KONSTITUSI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL
Pengertian
Dissenting
Opinion menurut Bagir Manan
adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas
putusan pengadilan. Sedangkan menurut Pontang Moerad, Dissenting Opinion
merupakan opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis
hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota
majelis hakim.
Jadi, Dissenting Opinion merupakan pendapat
atau putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju
dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang mengadili suatu perkara.
Dissenting Opinion juga merupakan pendapat yang berbeda dengan apa yang
diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus perkara, merupakan
satu kesatuan dengan putusan itu, karena hakim itu kalah suara atau merupakan
suara minoritas hakim dalam sebuah majelis hakim.
Hal di atas, dapat tersirat dan tersurat
sebagaimana pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, yakni "(1) Hakim dan hakim konstitusi harus menggali,
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
warga." Hal ini sebagai salah satu bangun arus hukum yang dapat dipakai
oleh hakim untuk membentuk hukum, sedangkan pada Pasal 14, yakni "(3)
Dalam hal sidang permusyawaratan tak dapat dicapai mufakat bulat, argumen hakim
yang berlainan harus dimuat dalam putusan." Hal ini sebagai bangun
pengakuan bahwa hakim itu independen dan sebagai corak dari sistem hukum Common
Law.[1]
Landasan
Hukum Dissenting Opinion
Sistem hukum Indonesia tergolong
baru mengenal dan mempraktikan Dissenting Opinion, karena sebelumnya hal
tersebut tidak dikenal dan tidak diatur dalam sistem hukum Indonesia. Bahkan Undang-undang
Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang
diubah oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman, tidak mengatur Dissenting Opinion. Justru baru dalam Undang- undang
Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur masalah
Dissenting Opinion (Pasal 19), sekarang Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 telah
diganti dengan Undang-undang Nomor 48 tahun2009.
Demikian pula dalam Undang-undang
Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, tidak mengatur Dissenting Opinion,
akan tetapi dalam Undang- undang penggantinya, yakni Undang-undang Nomor 5
tahun 2004 diatur
ketentuan mengenai
Dissenting Opinion (Pasal 30) selanjutnya diganti dengan Undang-undang Nomor 3
tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
Dengan demikian masalah
Dissenting Opinion merupakan hal baru dalam perkembangan sistem hukum di
Indonesia, yang tentunya merupakan langkah maju yang sangat berarti dalam
sistem hukum Indonesia. Bertolak dari beberapa instrumen hukum dan perundangan
sebelumnya, maka jelas sekali sistem hukum di Indonesia belum mengatur
Dissenting Opinion, seperti tampak dalam Undang- undang Nomor 14 tahun 1970.
Dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 disebutkan antara lainnya bahwa
“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia ” (Pasal 1).
Pasal 19 ayat 5 Undang-undang
Nomor 4 tahun 2004 menyatakan bahwa “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak
dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam
putusan”. Inilah ketentuan tentang Dissenting Opinion (beda pendapat) hakim
dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, yang tidak diatur dalam perundangan
sebelumnya yakni Undang-undang Nomor14 tahun 1970 sebagaimana dirubah oleh
Undang-undang Nomor 35 tahun 1999.
Hal yang sama juga ditemukan
dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, karena tidak
mengatur perihal Dissenting Opinion. Baru berdasarkan pada Undang-undang Nomor
5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung, diakui dan diatur Dissenting Opinion sebagaimana yang
disebutkan bahwa “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat
bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan” (Pasal 30
ayat 3).
Dari Ketentuan tersebut
menjelaskan bahwa kekuasaan Kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian
yaitu kekuasaan Kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara
lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang
dari pihak extra judicial.
Majelis hakim yang menangani
suatu perkara menurut kebiasaan dalam hukum acara adalah berjumlah 3 (tiga)
orang, dari ketiga orang anggota majelis hakim ini apabila dalam musyawarah
menjelang pengambilan putusan terdapat perbedaan
pendapat diantara satu sama lain maka putusan akan diambil dengan jalan voting
atau putusan diambil dengan suara terbanyak.
Sedangkan bagi hakim anggota yang
kalah suara dalam menentukan putusan, dirinya harus menerima pendapat mayoritas
majelis hakim dan dapat menuliskan pendapatnya yang berbeda dengan putusan.
Adanya Dissenting Opinion membuat masyarakat dapat mengetahui latar belakang
lahirnya putusan. Masyarakat juga dapat menilai kualitas hakim dari perbedaan
pendapat tersebut, terutama untuk mengetahui hakim mana yang lebih mendengar rasa
keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Dissenting Opinion merupakan
pendapat/putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju (disagree) dengan pendapat mayoritas
majelishakim.
Dissenting Opinion yang memuat
ketidak setujuan pendapat kadang- kadang dapat disebut terdiri dalam beberapa
bagian pendapat yang dimungkinkan karena adanya sejumlah alasan, interpretasi
yang berbeda dari kasus hukum, atau interpretasi yang berbeda dari fakta-fakta
dan penggunaan prinsip-prinsip yangberbeda.
Oleh karenanya perlu dimuat
standar pencantuman Dissenting Opinion, standard tersebut berupa sistematika
Dissenting Opinion yang memuat pertimbangan hukum terkait perkara yang
diperiksa. Selain itu hakim yang memuat pendapat berbeda juga harus menandatangani
pendapattersebut.
Selanjutnya pendapat yang berbeda
tersebut dipublikasikan. Posisi Dissenting Opinion Dalam Putusan Terkait posisi
Dissenting Opinion sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan. Hakim
yang menyertakan Dissenting Opinion wajib menandatangani putusan hasil
musyawarah majelis hakim sebagai putusan final, hal ini sebagai upaya untuk
menunjukkan bahwa penerapan Dissenting Opinion pada dasarnya tidak menyebabkan
terjadinya perpecahan pandangan majelis hakim. Artinya, putusan pengadilan
hasil musyawarah hakim merupakan putusan final yang memiliki kekuatan mengikat,
sementara Dissenting Opinion dapat dipandang sebagai bagian dari putusan yang
timbul sebagai akibat dari upaya penemuan kebenaran materil.
Perkembangan Dissenting
Opinion di Mahkamah Konstitusi
Paradigma berhukum
menitikberatkan mengenai bagaimana seorang hakim dapat menemukan keadilan
substantif dengan cara memberikan perlakuan yang adil terhadap hak dan
kewajiban. Hal ini dapat ditempuh apabila hakim memiliki kebebasan dalam
menilai dan menafsirkan yang seringkali diasosiasikan dengan istilah aktivitas
judisial hakim (judicial activism).Brian
Galligan dalam (Judith Bannister) mendefinisikan judicial activism sebagai
kontrol atau pengaruh oleh lembaga peradilan terhadap institusi politik dan
administratif.[2]
Aktivitas yudisial yaitu seorang hakim membuka
ruang bagi suatu penafsiran yang berbeda antara satu hakim dengan hakim
lainnya. Perbedaan pendapat atau dissenting opinion ini merupakan
praktik yang secara alamiah berkembang pada negara common-law, kemudian
diadopsi pada negara-negara yang mulai melihat dissenting opinion sebagai
bentuk peneguhan institusi pengadilan yang merdeka. Hakim diberikan kewenangan
untuk menafsirkan secara tersendiri suatu perkara, kendati tetap terikat oleh
prinsip, asas dan peraturan yang berlaku.
Secara eksplisit, tidak ada
pengaturan tentang dissenting opinion dalam UU Mahkamah Konstitusi.
Frase yang dipakai adalah “pendapat anggota majelis hakim yang berbeda”. Pendapat
yang berbeda menurut Jimly, dibedakan menjadi dua yaitu dissenting opinion dan
concurrent opinion atau consenting opinion.[3]Suatu putusan dianggap
sebagai concurring apabila terdapat argumentasi anggota majelis hakim
yang berbeda dengan mayoritas anggota majelis hakim yang lain namun tidak
berimbas pada perbedaanamar putusan. Di sisi lain, suatu putusan dikatakan dissenting
jika pendapat suatu anggota majelis hakim berbeda dengan pendapat mayoritas
anggota majelis hakim yang lain dan perbedaan tersebut tak sekedar dalam hal
penalaran saja, melainkan sampai menyentuh pada amar putusan.
Penyampaian dissenting opinion
dalam suatu putusan oleh hakim konstitusi telah menjadi praktik yang jamak
dilakukan sejak permulaan MK berdiri. Secara kelembagaan, MK sendiri merupakan
suatu kemajuan bagi kelangsungan hukum bangsa Indonesia.[4]Awalnya, terdapat
kekhawatiran bahwa pengumuman dissenting opinion secara terbuka dalam
suatu putusan akan memperlihatkan bahwa putusan tidak memiliki otoritas dan
argumentasi yang kuat atau setidak-tidaknya menunjukan adanya ketidakstabilan
putusan yang dikeluarkan. Akan tetapi, dalam perjalanan waktu, praktik pemuatan
alasan dan pendapat berbeda tersebut justru dapat meningkatkan kepercayaan
publik terhadap Mahkamah karena adanya transparansi dan peningkatan legitimasi
serta akuntabilitas putusan yang dikeluarkan. Selain itu, pendapat berbeda pada
umumnya dapat menjadi basis bagi penajaman dan perubahan hukum ataupun putusan
di masa mendatang.[5]
Praktik dissenting opinion berkembang
secara signifikan di MK. Sejak kehadirannya tahun 2003, dissenting opinion telah
menjadi bagian dari pilihan hakim dalam memutus perkara.Simon Butt menjelaskan
bahwa dissenting opinion di Indonesia terbagi menjadi dua kategori besar
sesuai dengan periode kepemimpinan: Tahun 2004-2008 adalah periode awal MK yang
dipimpin oleh hakim Jimly Asshiddiqie, dengan dissenting opinion yang
gemuk, yaitu berjumlah 54 dissenting opinion dari 153 putusan MK.
Periode ini diisi oleh hakim konstitusi yang cenderung menganut aliran
progresif. Sedangkan periode 2009-seterusnya, adalah periode yang mengalami
penurunan dari segi jumlah dissenting opinion, meskipun jumlah putusan
yang dikeluarkan MK terus bertambah.[6]
Kendati dissenting opinion MK
cenderung berkurang akhir-akhir ini, namun kemerdekaan hakim konstitusi dalam
menyampaikan pendapatnya yang tetap dipertahankan, memberikan kepastian bahwa
dalam setiap putusan MK, selalu berpotensi ada hakim konstitusi yang mengajukan
dissenting opinion. Hal ini menunjukan bahwa pengaruh dissenting opinion
tidak bergantung dari banyaknya hakim yang mengajukan, melainkan dari
argumentasi yang dibangun oleh hakim tersebut untuk perkembangan hukum
kedepannya.
Peran Dissenting
Opinion dalam Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi
Alder, menjelaskan mengenai lima fungsi utama dari dissenting
opinion, yaitu:
(1) untuk memastikan bahwa semua anggota panel hakim diperlakukan
sama, tanpa ada sudut pandang yang ditekan; (2) untuk memperkuat kepercayaan
publik terhadap peradilan dengan mempertajam alasan mayoritas, memastikan bahwa
keputusan sepenuhnya dipertimbangkan dan bahwa masing-masing pembuat keputusan
yang bertanggung jawab; (3) untuk mewujudkan nilai-nilai kebebasan berekspresi
dan hati nurani sebagai nilai yang prinsipal; (4) untuk mengekspos kelemahan
dalam proposisi hukum mayoritas; dan (5) dan memberi fokus pada publik untuk
memperjelas pemahamannya mengenai masalah tersebut.[7]
Apabila dilihat dari
fungsinya, dissenting opinion ini dapat memberikan dua hal, yaitu: Pertama,
dissenting opinion memberikan keyakinan kepada para pihak yang terkait,
bahwa posisi dan kepentingan mereka telah dipertimbangkan secara layak.Demikian
halnya pada perkara yang melibatkan antara negara dengan warga negara, hakim
tidak mungkin hanya mempertimbangkan kepentingan negara, melainkan juga
kepentingan dari warga negaranya.Kedua, bahwa semua hakim berperan dalam
memberikan argumentasi hukumnya dalam memutus perkara. Dissenting opinion tidak
dibuat berdasarkan suatu pandangan dari keputusan mayoritas, melainkan
pemikiran yang mendalam dari setiap hakimnya. Dissenting opinion memberikan
triangulasi yang lebih ketat dari hukum itu sendiri. Karena hukum adalah sistem
yang terus bergerak (law is a system in motion), sehingga dissenting
opinion ini akan memberikan suatu gambaran kemana hukum itu akan mengarah
kedepannya.
Pada kasus dimana MK
sulit terhindar dari pengaruh politik pemerintah, seperti di Makedonia, dissenting
opinion adalah instrumen untuk meneguhkan perlindungan konstitusinal bagi warga
negaranya, sekaligus alat untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah. Sonja
Stojadinovic menjelaskan mengenai kondisi dissenting opinion pada Mahkamah
Konstitusi Makedonia periode 2012-2015, yang dalam analisanya menyebutkan bahwa
banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial, seperti menolak
perlindungan hak dan kebebasan berekspresi bagi jurnalis, dan bahkan disebut
sebagai “the last sanctuary from the corruption and criminal plaguing the state
institutions”(tempat perlindungan terakhir dari korupsi dan kriminal yang
mengganggu lembaga-lembaga negara).Dissenting opinion inilah yang membuat
publik masih menaruh kepercayaan pada Mahkamah Konstitusi. Bahwa apa yang
diucapkan oleh hakim yang disenter, dapat menjadi pelajaran berharga bagi
perbaikan Mahkamah Konstitusi kedepannya.[8]
Dalam
kaitannya dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai “the guardian of the
constitution”, yang berwenang untuk menafsirkan konstitusi pada persoalan yang
terkadang berkaitan dengan jaminan atas hak konstitusional warga negara,
orang-orang khawatir apakah dissenting opinion ini dapat menghilangkan
kepercayaan publik, karena putusan diambil tidak dalam keputusan bersama.
Padahal, dissenting opinion merupakan bukti pengadilan telah menjalankan
akuntabilitas yudisial yang kuat, meneguhkan prinsip pengadilan yang terbuka,
serta meningkatkan partisipasi publik dalam menilai suatu putusan. Publik perlu
menilai suatu putusan pengadilan untuk menghindari “judicial autocracy” dan “the
arbitrary exercise of judicial power” yang berbahaya bagi kelangsungan sistem
peradilan. Penilaian publik justru menjadi stimulan yang efektif agar
pengadilan dapat menghindari kesalahan, dan karenanya dapat meningkatkan
integritas hakim itu sendiri.
Dissenting Opinion sebagai Referensi Hakim Konstitusi
Heather
K. Gerken dalam “Dissenting by Deciding” menyebutkan bahwa dissenting
opinion yang dimuat dalam putusan pengadilan terlihat lebih radikal apabila
dibandingkan dengan sebelumnya yang bersifat moderat/tertutup (hanya diketahui
oleh para hakim pada saat melakukan pemeriksaan). Hal ini dikarenakan hakim
disenter dapat menggunakan instrumen ini untuk mengekspresikan
ketidaksepakatannya dengan pendapat mayoritas. Gerken menjelaskan bahwa dissenting
opinion akan meningkatkan persepsi sistem peradilan yang demokratis. Dissenting
opinion akan memungkinkan masyarakat untuk menguji keakuratan dari putusan
pengadilan tersebut.
Dissenting
opinion tidak hanya meneguhkan independensi hakim, melainkan
juga memainkan peran dalam pengembangan hukum. Dissenting opinion bukan
untuk menunjukan “self- expression” dari hakim, melainkan berdasarkan
pada argumentasi dan alasan hukum yang konkret. Dissenting opinion memberikan
kontribusi untuk meningkatkan tingkat kesadaran hukum masyarakat; menjamin
persidangan yang adil dan terbuka; berkontribusi kepada publik debat tentang
hukum, serta dialog antara berbagai tingkat pengadilan (yang merupakan titik
utama demokrasi peradilan); dan menarik perhatian cendekiawan dan legislator
untuk mengurusi masalah hukum yang hadir di masyarakat. Dalam pendekatan yang
lebih emosional, disebutkan bahwa dissenting opinion bukanlah keluhan
seorang yang kalah, tetapi sebuah argumen dari kemungkinan memenangkan perkara
yang sama dari kenyataan hukum yang terus berkembang.
Hal ini terutama terjadi apabila hakim menghadapi kasus yang berkaitan dengan incommensurable values atau suatu “hard case” yang membutuhkan analisa yang tajam, tidak ada yang bisa memastikan bahwa keputusan mayoritas cenderung lebih benar daripada pendapat hakim disenter. Mungkin dissenting opinion ini dapat ‘melemahkan’ posisi mayoritas hakim dimata publik, namun juga dapat memperkaya‘marketplace of ideas’ yang berpengaruh terhadap perkembangan hukum kedepannya. Istilah “marketplace of ideas” merujuk pada pandangan Gerard Brennan, seorang Hakim Mahkamah Agung Australia, yang menyatakan bahwa ‘judges making law’ telah menunjukan sistem peradilan sebagai tempat untuk mempertemukan pemikiran-pemikiran hakim dalam memutus suatu perkara. Pendapat hakim mayoritas tidak menjadikan pendapat minoritas itu buruk, begitupun sebaliknya, karena keduanya dapat menjadi referensi dalam perkembangan hukum setelahnya.
Fungsi hakim sebagai pembaharu hukum tidak dapat dilepaskan dari
kebebasan hakim itu sendiri untuk menggali hukum, sehingga akan menyediakan
ruang untuk melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) dan penciptaan
hukum (rechtsschepping). Proses ini ditempuh melalui penalaran
(interpretasi) terhadap norma-norma yang ada yang dihubungkan dengan dimensi
lainnya yang kompleks. Pada persoalan yang menyangkut konstitusionalisme
misalnya, banyak terobosan yang dilahirkan oleh hakim konstitusi dalam
melakukan pembaharuan hukum. Beberapa diantaranya ada yang berhasil dirumuskan
dalam putusan, namun tidak sedikit yang berbentuk dissenting opinion. Ide-ide
pembaharuan hukum dalam dissenting opinion inilah yang kemudian dapat
menjadi referensi bagi hakim konstitusi dalam menilai suatu perkara yang
relatif sama.
KESIMPULAN
Dissenting opinion seringkali terisolasi
sebagai produk yang dihasilkan oleh hakim konstitusi, karena yang diakui
mengikat secara hukum adalah argumentasi hakim yang membentuk putusan.
Sedangkan di sisi lain, dissenting opinion justru memiliki true value
untuk memastikan bahwa putusan telah mewujudkan suatu kejelasan, kepastian,
akurasi dan kualitas yuridis. Sebagai opini hakim konstitusi yang memiliki
latar belakang sebagai seorang ahli dan bidang konstitusi dan ketatanegaraan, dissenting
opinion bisa menjadi semacam alternatif koreksi atas suatu kesalahan
pengadilan dalam mengambilputusan. Suara mayoritas hakim dirasa adil pada saat
putusan itu muncul, namun tidak serta merta putusan tersebut benar secara
mutlak. Dissenting opinion dapat berperan dalam meletakan fondasi pada
keputusan yang akan datang, yang secara bertahap dibangun oleh hakim-hakim
setelahnya yang tertarik mengembangkan pendekatan yang digunakan oleh hakim
disenter. Dengan kata lain, dissenting opinion diasosiasikan sebagai
bahan referensi hakim konstitusi, dalam memeriksa suatu perkara yang relatif
sama. Tidak sedikit dissenting opinion berisi pandangan-pandang yang
cenderung progresif, melihat hukum sebagai suatu fakta yang terus berkembang,
dan bahwa hukum terus mengalami pembaharuan, sehingga dissenting opinion tersebut
dapat menjadi alternatif dalam mana hakim konstitusi melakukan pembaharuan
hukum tersebut.
[1]Martin Edelman, Democratic theories and the Constitution, SUNY Press (1984), ISBN 0873958721 ISBN 978-0-87395-872-1
[2]Judith Bannister, Government Accountability, (Port Melbourne:
Cambridge University Press, 2015), 390.
[3]Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang- Undang,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 289-291.
[4]Ahmad Yani, “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang- Undang Dasar 1945”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 12, Nomor 2, (2018): 119 – 135.
[5]Peter W. Hogg dan Ravi Amarnath, “Why Judges Should Dissent”, University
of Toronto Law Journal, Vol. 67, No. 2, (2017): 126-141.
[6]Simon Butt, “The Function of Judicial Dissent in Indonesia’s
Constitutional”, Constitutional Review, Vol. 4, N0. 1, (2018): 11.
[7]John Alder, “Dissents in Courts of Last Resort: Tragic Choices?”, Oxford Journal of Legal Studies,
vol. 20, (2000): 221.
[8]Sonja Stojadinovic, “Political Influence on the Constitutional
Court in the Republic of Macedonia:Reflections
through the Dissenting Opinions in the Period of 2012-2015”, Constitutional
Review, Vol. 5, No. 1, (2019): 70-95.
Komentar
Posting Komentar