Makan Bergizi Gratis ( MBG )

MAKAN BERGIZI GRATIS : SOLUSI ATAS KEMISKINAN ATAU HANYA MENENANGKAN AGAR TIDAK TIMBUL PERLAWANAN? 


Beberapa hari belakangan ini masyarakat di kejutkan dengan adanya pemangkasan dana anggaran pendidikan yang dimana pemangkasan tersebut di alihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun sebelum melangkah lebih jauh, apa itu Makan Bergizi Gratis (MBG)?

Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu program di rezim pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Fokus awal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini adalah anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Lalu, kapan program Makan Bergizi Gratis mulai berlaku? Kemudian berapa jumlah penerima yang di targetkan?

Jadwal program Makan Bergizi Gratis dijalankan ole Badan Gizi Nasional (BMG). Apa itu Badan Gizi Nasional? Berdasarkan Perpres Nomor 83 Tahun 2024, Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Yang kemudian program Makan Bergizi Nasional dilaksanakan mulai pada 2 Januari 2025. Di akses melalui halaman https://news.detik.com/berita/d-7617806/program-makan-bergizi-gratis-jadwal-berlaku-sasaran-hingga-aturan-pembagian Selasa, 25 Febuari 2025.

Jumlah penerima akan bertambah secara bertahap, mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025. "Selama Januari hingga Mart 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025," kata Hasan dalam siaran pers, dikutip pada Senin (6/1/2025).

Pada tahun 2029, jumlah penerima ditargetkan mencapai 82,9 juta orang. "Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi," kata Hasan. Diakses melalui halaman https://nasional.kompas.com/read/2025/01/06/10454371/pemerintah-targetkan-3-juta-penerima-makan-bergizi-gratis-pada-januari-maret. Selasa, 25 Februari 2025

Jika program Makan Bergizi Gratis tetap harus di paksakan tapa adanya pengurangan kuota penerimaan. Kemungkinan besar yang akan terjadi adalah semakin tingginya angka kemiskinan yang berada di kalangan masyarakat pada saat ini. 

Meskipun tujuan awal dari program makan bergizi gratis itu mulia. Namun, fakta yang dilapangan sangat berbeda yang dimana pada awalnya ingin menjadikan sebuah solusi untuk mengentaskan kemiskinan, tapi malah menimbulkan problem baru.

Namun, yang menjadi pertanyaan pada saat in adalah Apakah program tersebut yang di butuhkan oleh Anak Bangsa kita? Jika program tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh Anak Bangsa, mengapa mereka mengatakan "Saya tidak butuh Makan Bergizi Gratis"? Ataukah program tersebut hanyalah sebatas program ambisius yang mengatas namakan kebutuhan rakyat?.

Jika kita ingin mengkritisi lebih mendalam dari program makan bergizi gratis tersebut, maka bisa dikatakan program makan bergizi gratis adalah salah satu bukti nyata bawasannya pemerintah gagal untuk menyediakan & menciptakan lapangan pekerjaan bahkan hingga gagalnya untuk menyejahterakan rakyat itu sendiri.

Mengapa demikian, karena dasar dari adanya program tersebut adalah tingginya angka kemiskinan yang berada di tengah kalangan masyarakat saat ini. Timbul lah sifat heroisme yang menggagas program tersebut dan menjadikan kesempatan untuk meningkatkan personal branding tapa memikirkan dampak yang akan terjadi.

Maka timbul lah pertanyaan kembali yang ada di benak pikiran. Mengapa pemerintah tidak berfikir untuk menciptakan peluang pekerjaan sebagai penopang ekonomi rakyat'? Yang dimana ketika ekonomi rakyat tercukupi maka gizi dan nutrisi rakyat pun akan tercukupi. Bahkan hingga bisa mengentaskan adanya kemiskinan ekstrem yang berada dikalangan masyarakat pada saat ini.

Perlu di perhatikan dengan seksama, dampak dari adanya program makan bergizi gratis tersebut tidak hanya menimbulkan satu problem saja, namun akan menimbulkan banyak problem fatal lainnya. Rasionalisasi nya adalah negara tidak mungkin akan menyediakan anggaran kedepannya, karena sama-sama kita ketahui bahwa anggaran untuk program tersebut tidak lah sedikit. Maka dari pada itu banyak hal-hal yang harusnya di prioritaskan tapi malah di pangkas.

Dilansir dari Tempo.co, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (FEB Unair) Surabaya Mohammad Thanthowy Syamsuddin mengatakan, berdasarkan perhitungannya alokasi pendidikan dari APBN 2025 yang semula R722 triliun kini tersisa R607,4 triliun imbas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran. Jumlah itu, kata dia, hanya memenuhi 16,77 persen dari total belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun.

Thanthowy mengatakan, anggaran yang dipangkas sekitar seratus triliun it merupakan pemotongan dari beberapa pos anggaran seperti dana alokasi umum, dana transfer ke daerah, hingga alokasi kementerian dan lembaga.

Rinciannya, kementerian kebudayaan dipangkas sebesar Rp 1,1 triliun; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dipangkas sebesar R 8 triliun; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dipangkas sebesar R 22,5 triliun; dan kementerian agama dipangkas sebesar Rp 11,5 triliun.

Anggaran belanja Kementerian Kesehatan yang dipangkas hingga R 19,6 triliun dikhawatirkan akan berpengaruh pada berbagai program kesehatan di masyarakat, termasuk penanganan tuberkulosis. Target eliminasi tuberkulosis pada 2030 akan semakin sulit dicapai.

Direktur Eksekutif Stop TB Partnership Indonesia (STPI) Henry Diatmo mengatakan, efisiensi pada anggaran belanja Kementerian Kesehatan bisa berdampak negatif pada upaya penanganan tuberkulosis di Indonesia. Hal itu sekaligus dapat melemahkan upaya untuk mencapai target eliminasi tuberkulosis yang dicanangkan pada 2030. Diakses melalui halaman https://www.kompas.id/artikel/anggaran-belanja-kesehatan-dipangkas-penanganan-tuberkulosis-terancam-melemah. Kamis, 27 Februari 2025

Namun, mengapa tidak adanya pengurangan anggaran disektor pertahanan, apa rasionalisasinya atas hal tersebut? Ataukah hanya semata-mata untuk melindungi pemerintah dari kritik dan tekanan masyarakat?

Dilansir dari Tempo, berdasarkan salinan daftar kementerian dan lembaga yang terkena efisiensi, keterangan pemangkasan anggaran milik Kementerian Pertahanan ditandai dengan simbol strip (-). Adapun pagu total anggaran untuk Kementerian Pertahanan sebesar R 166 triliun, yang dibagi untuk Mabes TNI dan tiga matra seperti TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan Frega Wenashanya mengatakan kementeriannya fokus pada tugas pokok dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa ini. Menurut dia, tugas pokok itu punya peranan penting dalam mewujudkan stabilitas nasional, sehingga pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bisa berjalan.

Disini kita bisa menilai bahwasannya pemerintah melihatkan kesan diskriminatif terhadap sebagian besar lembaga/instansi tertentu. Karena lembaga yang di potong anggarannya seolah tidak penting. Jika melihat dari konteks keadilan, pemerintah sebaiknya menerapkan prinsip keseimbangan, yang dimana pemerintah bisa melakukan pengurangan secara proposional.

BAGAIMANA MENURUT ANDA?

DIVISI KAJIAN DAN PENELITIAN 

Referensi :

https://news.detik.com/berita/d-7617806/program-makan-bergizi-gratis-jadwal-berlaku-sasaran-hingga-aturan-pembagian

https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20250211/Pangkas-Sana-sini-Demi-Makan-Bergizi-Gratis/

https://www.tempo.co/politik/dosen-unair-sebut-pemangkasan-anggaran-ingkari-amanat-20-persen-apbn-untuk-pendidikan-1208942

http://s.id/artikel/anggaran-belanja-kesehatan-dipangkas-penanganan-tuberkulosis-terancam-melemah

http://ipas.com/read/2025/01/06/10454371/pemerintah-targetkan-3-juta-rgizi-gratis-pada-januari-maret






Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KKN UIN RIL

  KULIAH KERJA NYATA ( KKN ) UIN RIL : POLITIK ETIS DI ERA KOLONIALISME 1900-1942 KKN (Kuliah Kerja Nyata) memiliki peran penting agar mahasiswa mampu menerapkan teori didalam kerja nyata dalam pengabdian kepada masyarakat. Pada mulanya Kuliah Kerja Nyata (KKN) berarti perpaduan darma pertama yakni pengajaran, dan darma ketiga yakni pengabdian kepada masyarakat. Kelak, KKN juga mencakup darma penelitian. Seiring berjalannya waktu Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dulunya sebagai pengabdian mahasiswa terhadap masyarakat kini mulai mengalami pergeseran, yang dimana pada hari ini menjadikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai alat kepentingan berpolitik oleh birokrasi kampus. Namun, apakah ini akan terjadi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL)?  Pada tanggal 22 Maret 2025, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) dikejutkan dengan Dern valaan sikap yang menyatakan bahwasanya Kuliah Kerja Nyata (KKN) akan difokuskan hanya pada Kota Bandar Lampu...
Baca selengkapnya

BRUTALITAS APARATUR

Gambar
 TANGAN BESI, HATI BATU : BRUTALISME APARATUR TERHADAP RAKYAT  VOX POPULI VOX DEI ( SUARA RAKYAT ADALAH SUARA TUHAN ) D ibalik topeng   kekuasaan, tersembunyi wajah brutalisme aparat yang menghantui masyarakat. Kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakprofesionalan menjadi ciri khas dari fenomena ini. Masyarakat menjadi korban, kepercayaan publik terkikis, dan citra lembaga yang bersangkutan rusak. Unjuk rasa adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E dan dilindungi oleh UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Segala bentuk kekerasan terhadap massa aksi baik fisik, verbal, maupun psikologis merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Tindakan represif aparat adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dan mencederai demokrasi. Aparat semestinya menjadi penjaga ketertiban dan pelindung rakyat, bukan alat kekuasaan untuk membungkam suara kritis. Pembungkaman melalui k...
Baca selengkapnya

Penggusuran di Desa Sabah Balau: Hak Asasi Manusia di Ujung Tanduk

Gambar
             Rabu 12 Februari 2025, pemerintah provinsi lampung menurunkan 1.200 personil aparat yang terdiri dari satpol PP dan polri untuk melakukan penggusuran di desa sabah balau.  Penggususran paksa tersebut di alami oleh 40KK warga desa sabah balau, yang telah menempati tanah tersebut puluhan tahun. Masyarakat menempati tanah tersebut bukan tanpa alasan, mereka memiliki bukti legitimasi berupa SKT dan pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) yang selama ini dilakukan, hal ini yang menambah keyakinan meraka terhadap legitimasi tanah yang dimiliki.      Berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 39, dan dalam PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PP Jabatan PPAT dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a bahwa, Kepala Desa sebagai PPAT sementara yang paling bawah mempunyai tugas-tugas yang sangat strategis di dalam membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran...
Baca selengkapnya