KKN UIN RIL

 KULIAH KERJA NYATA ( KKN ) UIN RIL : POLITIK ETIS DI ERA KOLONIALISME 1900-1942

KKN (Kuliah Kerja Nyata) memiliki peran penting agar mahasiswa mampu menerapkan teori didalam kerja nyata dalam pengabdian kepada masyarakat. Pada mulanya Kuliah Kerja Nyata (KKN) berarti perpaduan darma pertama yakni pengajaran, dan darma ketiga yakni pengabdian kepada masyarakat. Kelak, KKN juga mencakup darma penelitian. Seiring berjalannya waktu Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dulunya sebagai pengabdian mahasiswa terhadap masyarakat kini mulai mengalami pergeseran, yang dimana pada hari ini menjadikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai alat kepentingan berpolitik oleh birokrasi kampus. Namun, apakah ini akan terjadi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL)? 

Pada tanggal 22 Maret 2025, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) dikejutkan dengan Dern valaan sikap yang menyatakan bahwasanya Kuliah Kerja Nyata (KKN) akan difokuskan hanya pada Kota Bandar Lampung dengan didasari alasan merasa berhutang budi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) karena telah memberikan perhatian luar biasa terhadap Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL). 

Alasan tersebut lah yang menjadi penguat dan bukti kongkret bahwasanya Kuliah Kerja Nyata (KKN) telah mengalami pergeseran, kini menjadi alat kepentingan berpolitik dan tidak lagi sebagal implementasi dari tridharma perguruan tinggi, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan aturan lainnya.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena liberalisasi, komersialisasi, dan privatisasi adalah salah satu bentuk nyata dimana pendidikan dijadikan bahan komoditi guna melangsungkan laju ekspansi ekonomi kapitalis. Hal demikian juga pernah dilakukan ketika pada abad 20 dimana Van Deventer menerapkan kebijakan "politik etis" sebagai akibat adanya problem tenaga kerja secara fundamental, mudahnya daripada membayar tenaga kerja eropa yang mahal, lebih baik melakukan politik etis terhadap masyarakat Indonesia untuk bekerja di bidang administrasi, yang kemudian nantinya akan melahirkan tenaga kerja terdidik dengan upah murah. Hal ini ah yang mendasari mengapa hal tersebut bisa terjadi.

Dengan hadirya pernyataan sikap tersebut, setidaknya ada bebarapa dampak yang dapat di timbulkan. Pertama, menimbulkan korupsi dengan terlibatnya mahasiswa dalam pengelolaan sampah yang dalam hal ini mahasiswa hanya dijadikan bahan ekploitasi untuk melanggengkan tindakan korupsi yang di lakukan oleh rezim Pemerintahan maupun birokrasi kampus itu sendiri. Kedua, mahasiswa akan kehilangan peran penting sebagai Agent Of Chenge dalam memecahkan/menyelesaikan problematika di desa-desa tertingal. Ketiga hal ini sangat berpotensi menimbulkan konflik mahasiswa dengan birokrasi. Jika birokrasi akan tetap berpegang teguh terhadap pernyataan sikap tersebut, tampa adanya klarifikasi lebih lanjut.

DIVISI KAJIAN DAN PENELITIAN

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BRUTALITAS APARATUR

Gambar
 TANGAN BESI, HATI BATU : BRUTALISME APARATUR TERHADAP RAKYAT  VOX POPULI VOX DEI ( SUARA RAKYAT ADALAH SUARA TUHAN ) D ibalik topeng   kekuasaan, tersembunyi wajah brutalisme aparat yang menghantui masyarakat. Kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakprofesionalan menjadi ciri khas dari fenomena ini. Masyarakat menjadi korban, kepercayaan publik terkikis, dan citra lembaga yang bersangkutan rusak. Unjuk rasa adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E dan dilindungi oleh UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Segala bentuk kekerasan terhadap massa aksi baik fisik, verbal, maupun psikologis merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Tindakan represif aparat adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dan mencederai demokrasi. Aparat semestinya menjadi penjaga ketertiban dan pelindung rakyat, bukan alat kekuasaan untuk membungkam suara kritis. Pembungkaman melalui k...
Baca selengkapnya

Sejarah dan Profil MOOT COURT COMMUNITY Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Gambar
MOOT COURT COMMUNITY Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung (fiat justicia ruat caelum) “Law not has been logic, but law is about experience” “Law in action not only in the book” Dua kalimat diatas mengartikan bahwa hukum bukan hanya hal yang dinikmati dalam bentuk teori dan buku saja, melainkan hukum berada dalam pengalaman dan praktik itu sendiri. Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung adalah Fakultas yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan nilai-nilai hukum positif, setidaknya bagi mahasiswa fakultas Syariah harus mampu berdiri pada sendi hukum positif dengan tidak mengesampingkan nilai keislamannya. Hal tersebutlah yang sedang berusaha kami bangun , melihat belum adanya satu wadah yang menghimpun mahasiswa khususnya di Fakultas Syariah untuk menghimpun dan mengembangkan potensi mahasiswa khususnya dibidang hukum, maka atas dasar kesadaran, kesatuan dan kemandirian untuk dapat menanamkan  output agent of change , maka dibentuklah satu wada...
Baca selengkapnya

Penggusuran di Desa Sabah Balau: Hak Asasi Manusia di Ujung Tanduk

Gambar
             Rabu 12 Februari 2025, pemerintah provinsi lampung menurunkan 1.200 personil aparat yang terdiri dari satpol PP dan polri untuk melakukan penggusuran di desa sabah balau.  Penggususran paksa tersebut di alami oleh 40KK warga desa sabah balau, yang telah menempati tanah tersebut puluhan tahun. Masyarakat menempati tanah tersebut bukan tanpa alasan, mereka memiliki bukti legitimasi berupa SKT dan pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) yang selama ini dilakukan, hal ini yang menambah keyakinan meraka terhadap legitimasi tanah yang dimiliki.      Berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 39, dan dalam PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PP Jabatan PPAT dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a bahwa, Kepala Desa sebagai PPAT sementara yang paling bawah mempunyai tugas-tugas yang sangat strategis di dalam membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran...
Baca selengkapnya