UKM-F MCC UIN Raden Intan Lampung Berikan Bantuan Kepada Korban Bencana Tsunami di Lampung Selatan



Selasa, 25 Desember 2018 mahasiswa yang tergabung di dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Moot Court Community menggelar aksi galang dana untuk membantu meringankan beban korban bencana tsunami yang melanda lampung khusus nya dan melanda selat sunda pada umum nya. Kegiatan ini di mulai dari pukul 09.00 sampai dengan 15.00 dan dilakukan di lampu merah wayhalim dan baypass. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh ketua umum UKM-F MCC UIN Raden Intan Lampung yaitu Yusril Izza Mahendra.
Menurut nya, Kegiatan ini merupakan aktifitas nyata dari UKM-F MCC UIN Raden Intan Lampung . Dimana UKM-F MCC UIN Raden Intan Lampung tidak hanya fokus terhadap kajian hukum saja melainkan juga harus memberikan kontribusi positif terhadap persoalan kemanusiaan sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai sesama manusia. Ujar yusril.

Kemudian dana hasil dari kegiatan tersebut langsung dibelanjakan sembako seperti, beras,minyak,susu,air minum,obat2an, peralatan mandi,makanan instan dll.
Belum selesai sampai disitu, selepas sholat magrib berjamaah, UKM-F MCC UIN Raden Intan Lampung menuju ke lampung selatan untuk menyerahkan bantuan secara langsung. Menurut yusril, berdasarkan informasi yang kami himpun bahwa bantuan yang datang belum di distribusikan secara merata sehingga kami berinisiatif menyerahkan bantuan secara langsung ke daerah yang jarang mendapatkan distribusi bantuan tersebut. Ujarnya. Bantuan tersebut diserahkan langsung secara simbolik oleh ketua umum UKM-F MCC UIN Raden Intan Lampung  kepada bapak lurah desa Argo Pancoran Lampung Selatan.
Semoga bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban korban bencana tsunami tersebut. Ujar yusril.

Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk juga dapat saling bahu membahu membantu korban tsunami sampai dengan tahap pemulihan. Sambung Yusril.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

LEGALITAS MONEY POLITIK OLEH DPR, PENGERTIAN DAN NEGATIVE IMPACT BERLAKUNYA MONEY POLITIC

Gambar
            Rabu, 15 Mei 2024 dalam acara rapat kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Komisi II DPR di Senayan, Jakarta Pusat. Salah satu Anggota DPR Komisi II Fraksi PDIP, Ir Hugua meminta untuk melegalkan m oney politic. Hugua berpendapat dengan melegalkan m oney politic Bawaslu akan lebih mudah mengawasi  jika politik uang dilegalkan dengan batasan tertentu. Menurut Hugua KPU dapat melegalkan m oney politic dengan memberikan batasan  tertentu Misalnya, maksimum Rp 20 ribu, Rp 50 ribu, Rp 1 juta, atau Rp 5 juta. Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan mon ey politic.               “ketidaklegalan politik uang justru menciptakan permainan kucing-kucingan antara para peserta pemilu dan pihak pengawas, yang pada akhirnya menguntungkan mereka yang memiliki sumber daya finansial lebih besar. Dia mengklaim bahwa hal ini akan mengubah kontestasi politik menjadi pertarungan para saudagar daripada para politisi dan negarawan sejati, karena k
Baca selengkapnya

PENTINGNYA PENGESAHAN SERTIFIKASI APOSTILLE DI INDONESIA

Gambar
  Pentingnya Pengesahan Sertifikat Apostille di Indonesia Oleh :  Ratu Sakinatun Najah (Magang Anggota Divisi Kajian dan Penelitian) sumber:  /tangerang.imigrasi.go.id/site/ Apostille Indonesia Pemerintah bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), baru-baru ini meluncurkan layanan penerbitan sertifikat apostille di Bali pada  Selasa, 14 Juni 2022, untuk membantu mereka yang ingin melegalkan dokumen yang diperlukan untuk kegiatan di luar negeri. Sebelum adanya layanan penerbitan sertifikat apostille , melalui prosedur birokrasi yang membutuhkan waktu yang lama. Indonesia menjadi salah satu bagian dari 121 negara yang tunduk pada Konvensi Apostille dan mengakui legalisasi dokumen menggunakan Sertifikat Apostille. Secara umum, legalisasi dokumen di Indonesia untuk keperluan  luar negeri harus melalui tiga tahapan yakni; pengesahan dokumen oleh Biro Direktorat Perdata Ditjen Jenderal Administrasi Hukum (AHU), Kemenkumham, Kemenlu dan Kedutaan Besar negara yang henda
Baca selengkapnya

PRO DAN KONTRA PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA

Gambar
PRO DAN KONTRA PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA Oleh: Jeny Alvita Nada (Anggota Divisi Kajian Dan Penelitian MCC FS UIN RIL)      Indonesia adalah sebuah negara hukum, artinya semua warga negara dan penyelenggara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Salah satu hukuman yang ada di negara ini adalah pidana mati. Di Indonesia, pidana mati adalah hukuman yang sudah ratusan tahun lalu mendapatkan pro dan kontra. Pro dan kontra pidana mati menjadi sebuah perdebatan dan pengkajian yang tidak ada hentinya (Darmawan). Tidak hanya di Indonesia, pro dan kontra tersebut terjadi hampir di seluruh negara yang ada di dunia.      Pidana mati merupakan hukuman berupa perampasan jiwa, bagi orang yang melakukan pelanggaran berat dan terorganisir terhadap hukum. Pidana mati juga merupakan hukum tertua serta paling kontroversial dari berbagai macam pidana lainnya. Tujuan dilaksanakannya hukuman mati adalah agar masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya suatu gangguan te
Baca selengkapnya