UKM-F Moot Court Community UIN Raden Intan Lampung Sukses Gelar Musyawarah Besar yang ke-1



Bandar Lampung, UKM-F MCC UIN Raden Intan Lampung telah melaksanakan Musyawarah Besar (Mubes) yang ke 1 pada hari minggu, 23 Desember 2018.
Musyawarah Besar (Mubes) merupakan badan pengambilan keputusan tertinggi didalam organisasi yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali.
Musyawarah Besar (Mubes) yang diselenggarakan di Aula GSG Fakuktas Syariah Uin Raden Intan Lampung dibuka langsung oleh pembina UKM-F MCC UIN Raden Intan Lampung yang sekaligus sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. Dalam sambutannya, beliau mengatakan "UKM-F MCC UIN Raden Intan Lampung merupakan organisasi  besutan ananda Amar Ma'ruf dan Rizky Silvia Putri yang baru berumur relatif singkat namun sudah memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan Fakultas Syariah dengan mencetak kader-kader yang berprestasi baik ditingkat kampus maupun Nasional". Harapan nya melalui Mubes ini dapat memperkuat pondasi organisasi dan menghasilkan program-program yang positif kedepannya dengan tetap berpedoman dengan nilai Hukum Positif tanpa mengesampingkan Nilai-Nilai Keislamannya karena ini merupakan identitas almamater. Ujar beliau.
Roni Azhari selaku Pjs Ketua Umum Periode 2017-2018 mengatakan dalam sambutannya bahwa dalam Musyawarah Besar ke 1 UKM-F MCC UIN Raden Intan Lampung ini adalah momentum untuk membenahi dan memperbaiki Organisasi yang kita cintai ini. Maka dari itu, evaluasi adalah hal mutlak yang harus dilakukan sebagai upaya memperbaiki kesalahan dan kekurangan di periode selanjutnya. Didalam Musyawarah Besar ini akan membahas tentang Laporan Pertanggung Jawaban, evaluasi, pendemisioneran, Pembahasan AD/ART, Pembahasan Program Kerja dan pemilihan Struktur baru periode 2018-2019 yang di laksanakan dalam beberapa sidang pleno. 
Musyawarah Besar (Mubes) ke 1 UKM-F MCC UIN Raden Intan Lampung dihadiri oleh 65 peserta penuh dan 3 peserta peninjau dengan mengusung tema "Satukan Sikap Jalin Kebersamaan untuk Mewujudkan Organisasi yang Progresif dibidang Hukum".
Setelah melalui musyawarah yang cukup lama yang dipimpin oleh pimpinan sidang  untuk merumuskan arah organisasi kedepan, maka Musyawarah Besar ke 1 UKM-F MCC UIN Raden Intan Lampung menghasilkan beberapa rekomendasi untuk dijalankan satu periode kedepan dan menghasilkan pengurus struktural baru yaitu :
Ketua Umum : Yusril Izza Mahendra                        
Wakil Ketua Umum : Hepi Septianto
Sekretaris : Fatimah Nurillah
Wakil Sekretaris : Elza
Bendahara : Ryani Pratiwi
Wakil Bendahara : Oca Mutiara
Koordinator Divisi Debat : Panggih Fadillah
koordinator Divisi Sidang Semu : Roni Azhari
koordinator Divisi Legal Research : Mega Aulia
Koordinator Divisi Hubungan 
Antar Lembaga dan Alumni : Mutiara Erliska
Koordinator Divisi Kominfo : Tegar Syalendra
Koordinator Divisi Dana dan Usaha : Suci Saulia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

LEGALITAS MONEY POLITIK OLEH DPR, PENGERTIAN DAN NEGATIVE IMPACT BERLAKUNYA MONEY POLITIC

Gambar
            Rabu, 15 Mei 2024 dalam acara rapat kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Komisi II DPR di Senayan, Jakarta Pusat. Salah satu Anggota DPR Komisi II Fraksi PDIP, Ir Hugua meminta untuk melegalkan m oney politic. Hugua berpendapat dengan melegalkan m oney politic Bawaslu akan lebih mudah mengawasi  jika politik uang dilegalkan dengan batasan tertentu. Menurut Hugua KPU dapat melegalkan m oney politic dengan memberikan batasan  tertentu Misalnya, maksimum Rp 20 ribu, Rp 50 ribu, Rp 1 juta, atau Rp 5 juta. Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan mon ey politic.               “ketidaklegalan politik uang justru menciptakan permainan kucing-kucingan antara para peserta pemilu dan pihak pengawas, yang pada akhirnya menguntungkan mereka yang memiliki sumber daya finansial lebih besar. Dia mengklaim bahwa hal ini akan mengubah kontestasi politik menjadi pertarungan para saudagar daripada para politisi dan negarawan sejati, karena k
Baca selengkapnya

PENTINGNYA PENGESAHAN SERTIFIKASI APOSTILLE DI INDONESIA

Gambar
  Pentingnya Pengesahan Sertifikat Apostille di Indonesia Oleh :  Ratu Sakinatun Najah (Magang Anggota Divisi Kajian dan Penelitian) sumber:  /tangerang.imigrasi.go.id/site/ Apostille Indonesia Pemerintah bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), baru-baru ini meluncurkan layanan penerbitan sertifikat apostille di Bali pada  Selasa, 14 Juni 2022, untuk membantu mereka yang ingin melegalkan dokumen yang diperlukan untuk kegiatan di luar negeri. Sebelum adanya layanan penerbitan sertifikat apostille , melalui prosedur birokrasi yang membutuhkan waktu yang lama. Indonesia menjadi salah satu bagian dari 121 negara yang tunduk pada Konvensi Apostille dan mengakui legalisasi dokumen menggunakan Sertifikat Apostille. Secara umum, legalisasi dokumen di Indonesia untuk keperluan  luar negeri harus melalui tiga tahapan yakni; pengesahan dokumen oleh Biro Direktorat Perdata Ditjen Jenderal Administrasi Hukum (AHU), Kemenkumham, Kemenlu dan Kedutaan Besar negara yang henda
Baca selengkapnya

PRO DAN KONTRA PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA

Gambar
PRO DAN KONTRA PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA Oleh: Jeny Alvita Nada (Anggota Divisi Kajian Dan Penelitian MCC FS UIN RIL)      Indonesia adalah sebuah negara hukum, artinya semua warga negara dan penyelenggara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Salah satu hukuman yang ada di negara ini adalah pidana mati. Di Indonesia, pidana mati adalah hukuman yang sudah ratusan tahun lalu mendapatkan pro dan kontra. Pro dan kontra pidana mati menjadi sebuah perdebatan dan pengkajian yang tidak ada hentinya (Darmawan). Tidak hanya di Indonesia, pro dan kontra tersebut terjadi hampir di seluruh negara yang ada di dunia.      Pidana mati merupakan hukuman berupa perampasan jiwa, bagi orang yang melakukan pelanggaran berat dan terorganisir terhadap hukum. Pidana mati juga merupakan hukum tertua serta paling kontroversial dari berbagai macam pidana lainnya. Tujuan dilaksanakannya hukuman mati adalah agar masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya suatu gangguan te
Baca selengkapnya