Kajian PPS Tindak Pidana Khusus


Kajian PPS merupakan salah satu dari beberapa progja dari UKM Moot Court Community (MCC) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dalam rangka pelaksanaan progja devisi PPS.Kajian tersebut dilaksanakan di laksanakan di ICT UIN Raden Intan Lampung, pada sabtu  pagi (02/03/2019).
Kajian ini membahas materi tentang Tindak Pidana Khusus,yang di sampaikan oleh yang berkecimpung di bidangnya.yaitu Bapak Burhanuddin, SH,MH. selaku dosen Fakultas Syariah. Beliau menyampaikan urutan dalam sidang, yakni:
1. Dakwaan->Identitas yang jelas,uraian,dan barang bukti.
  -Tunggal
  -Kumulatif
  -Subsider
  -Gabungan
2. Pembuktian
  -saksi->jaksa,penuntut umum,terdakwa
  -ahli
  -surat
  -petunjuk
(4 bulan percobaan 1 tahun artinya dia bebas, tetapi jika dalam setahun tersebut masih melakukan tindak pidana maka ia langsung ditahan selama 4 bulan di penjara tanpa di pengadilan terlebih dahulu)
3.Tuntutan:berasal dari pembuktian
4.Pedoi: Pembelaan
5.Replix: Tanggapan dari penuntut umum terkait pledoi
6. Musyawarah Majlis dan putusan

pengadilan khusus di bawah pn:
1. pengadilan niaga
2.pengadilan perindustrian (PHI)
3. pengadilan perikanan
4. pengadilan HAM
5.pengadilan tipikor
6.pengadilan anak

penegak hukum terdiri dari:
-hakim
-jaksa
-pengacara
-polisi

begitulah berjalannya acara kajian PPS UKM-F MCC hingga acara berlangsung rampung dengan baik dan tentunya mendapatkan banyak ilmu yang belum pernah di pelajari dan bermanfaat bagi kita kedepannya.

 Penulis,Editor,&Pemublikasi
(Evi natalia staff sahabat kominfo)



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BRUTALITAS APARATUR

Gambar
 TANGAN BESI, HATI BATU : BRUTALISME APARATUR TERHADAP RAKYAT  VOX POPULI VOX DEI ( SUARA RAKYAT ADALAH SUARA TUHAN ) D ibalik topeng   kekuasaan, tersembunyi wajah brutalisme aparat yang menghantui masyarakat. Kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakprofesionalan menjadi ciri khas dari fenomena ini. Masyarakat menjadi korban, kepercayaan publik terkikis, dan citra lembaga yang bersangkutan rusak. Unjuk rasa adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E dan dilindungi oleh UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Segala bentuk kekerasan terhadap massa aksi baik fisik, verbal, maupun psikologis merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Tindakan represif aparat adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dan mencederai demokrasi. Aparat semestinya menjadi penjaga ketertiban dan pelindung rakyat, bukan alat kekuasaan untuk membungkam suara kritis. Pembungkaman melalui k...
Baca selengkapnya

Sejarah dan Profil MOOT COURT COMMUNITY Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Gambar
MOOT COURT COMMUNITY Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung (fiat justicia ruat caelum) “Law not has been logic, but law is about experience” “Law in action not only in the book” Dua kalimat diatas mengartikan bahwa hukum bukan hanya hal yang dinikmati dalam bentuk teori dan buku saja, melainkan hukum berada dalam pengalaman dan praktik itu sendiri. Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung adalah Fakultas yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan nilai-nilai hukum positif, setidaknya bagi mahasiswa fakultas Syariah harus mampu berdiri pada sendi hukum positif dengan tidak mengesampingkan nilai keislamannya. Hal tersebutlah yang sedang berusaha kami bangun , melihat belum adanya satu wadah yang menghimpun mahasiswa khususnya di Fakultas Syariah untuk menghimpun dan mengembangkan potensi mahasiswa khususnya dibidang hukum, maka atas dasar kesadaran, kesatuan dan kemandirian untuk dapat menanamkan  output agent of change , maka dibentuklah satu wada...
Baca selengkapnya

Penggusuran di Desa Sabah Balau: Hak Asasi Manusia di Ujung Tanduk

Gambar
             Rabu 12 Februari 2025, pemerintah provinsi lampung menurunkan 1.200 personil aparat yang terdiri dari satpol PP dan polri untuk melakukan penggusuran di desa sabah balau.  Penggususran paksa tersebut di alami oleh 40KK warga desa sabah balau, yang telah menempati tanah tersebut puluhan tahun. Masyarakat menempati tanah tersebut bukan tanpa alasan, mereka memiliki bukti legitimasi berupa SKT dan pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) yang selama ini dilakukan, hal ini yang menambah keyakinan meraka terhadap legitimasi tanah yang dimiliki.      Berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 39, dan dalam PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PP Jabatan PPAT dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a bahwa, Kepala Desa sebagai PPAT sementara yang paling bawah mempunyai tugas-tugas yang sangat strategis di dalam membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran...
Baca selengkapnya