SILATURAHMI UKM-F MCC & UKM-F GEMAIS


     

BERSAMA KITA JALIN PERSAUDARAAN

                                   
    Acara silaturahmi ini diadakan oleh UKM yang di bawah naungan Fakultas syariah,yakni UKM-F GEMAIS & UKM-F MCC. Acara ini dilakaksanakan guna untuk meningkatkan tali persaudaraan, kebersamaan,solidaritas,toleransi,saling mengenal, serta guna menjalin hubungan dengan baik untuk tujuan bersama di masa yang akan datang.
   Susunan acara silaturahmi ini disusun sedemikian apiknya dan acara ini di buka oleh  UKM-GEMAIS itu sendiri, yakni saudara Nurjaya serta disambut dengan saritilawah oleh saudara Jejen Fatur Rohman dengan lantunan ayat yang sangan indah di dengar.
Kemudian acara dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dari masing-masing ketua umum UKM. Saudara Yusril Iza Mahendra selaku ketua umum UKM-F MCC dan saudara RUSTAM EFENDI selaku ketua umum UKM-F GEMAIS menyampaikan peyampaian masing-masing.
Lau acara dilanjut dengan sharing-sharing sekaligus rujak party yang diamana telah di persiapkan oleh UKM-F GEMAIS.Dalam  acara ini dibagi menjadi 2 klompok,yakni kelompok putra dan kelompok putri.
  Dalam acara sharing-sharing kelompok putri memulai dengan perkenalan masing-masing individu, acara ini berlangsung seru karena dapat mengetahui nama,alamat,kebiasaan, serta peran dalam menjalani kepengurusan yang ternyata memang ada kesamaan dalam kepengurusan anat ke 2 UKM ini sehingga bisa untuk berbagi pengalaman dan berbagi ilmu serta dapat saling berkolaborasi untuk membuat tujuan baru bersama di waktu yang akan datang. Disini kami senang bisa dapat berbagi cerita serta pengalaman-pengalaman yang kami lalui.Disini  pula kami dapat memahami antara satu dengan yang lain & Kami dapat mengubah penilaian kami. Kami senang mendapat keluarga-keluarga baru seperti mereka.
Sedangkan kelompok putra mereka membahas hal yang lebih produktif dengan membahas  permasalahan-permalasalahan sosial yang saat ini terjadi. Salah satu yang mereka bahas selenting yang terdengar itu tentang permasalahan civitas akademika yang terjadi saat ini.
Tak terasa waktu belalu sehingga membuat kami memutuskan untuk mengakhiri acara ini. Acara ini kami akhiri dengan sesi fhoto-fhoto bersama.

#salam konstitusi


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

LEGALITAS MONEY POLITIK OLEH DPR, PENGERTIAN DAN NEGATIVE IMPACT BERLAKUNYA MONEY POLITIC

Gambar
            Rabu, 15 Mei 2024 dalam acara rapat kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Komisi II DPR di Senayan, Jakarta Pusat. Salah satu Anggota DPR Komisi II Fraksi PDIP, Ir Hugua meminta untuk melegalkan m oney politic. Hugua berpendapat dengan melegalkan m oney politic Bawaslu akan lebih mudah mengawasi  jika politik uang dilegalkan dengan batasan tertentu. Menurut Hugua KPU dapat melegalkan m oney politic dengan memberikan batasan  tertentu Misalnya, maksimum Rp 20 ribu, Rp 50 ribu, Rp 1 juta, atau Rp 5 juta. Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan mon ey politic.               “ketidaklegalan politik uang justru menciptakan permainan kucing-kucingan antara para peserta pemilu dan pihak pengawas, yang pada akhirnya menguntungkan mereka yang memiliki sumber daya finansial lebih besar. Dia mengklaim bahwa hal ini akan mengubah kontestasi politik menjadi pertarungan para saudagar daripada para politisi dan negarawan sejati, karena k
Baca selengkapnya

PENTINGNYA PENGESAHAN SERTIFIKASI APOSTILLE DI INDONESIA

Gambar
  Pentingnya Pengesahan Sertifikat Apostille di Indonesia Oleh :  Ratu Sakinatun Najah (Magang Anggota Divisi Kajian dan Penelitian) sumber:  /tangerang.imigrasi.go.id/site/ Apostille Indonesia Pemerintah bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), baru-baru ini meluncurkan layanan penerbitan sertifikat apostille di Bali pada  Selasa, 14 Juni 2022, untuk membantu mereka yang ingin melegalkan dokumen yang diperlukan untuk kegiatan di luar negeri. Sebelum adanya layanan penerbitan sertifikat apostille , melalui prosedur birokrasi yang membutuhkan waktu yang lama. Indonesia menjadi salah satu bagian dari 121 negara yang tunduk pada Konvensi Apostille dan mengakui legalisasi dokumen menggunakan Sertifikat Apostille. Secara umum, legalisasi dokumen di Indonesia untuk keperluan  luar negeri harus melalui tiga tahapan yakni; pengesahan dokumen oleh Biro Direktorat Perdata Ditjen Jenderal Administrasi Hukum (AHU), Kemenkumham, Kemenlu dan Kedutaan Besar negara yang henda
Baca selengkapnya

PRO DAN KONTRA PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA

Gambar
PRO DAN KONTRA PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA Oleh: Jeny Alvita Nada (Anggota Divisi Kajian Dan Penelitian MCC FS UIN RIL)      Indonesia adalah sebuah negara hukum, artinya semua warga negara dan penyelenggara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Salah satu hukuman yang ada di negara ini adalah pidana mati. Di Indonesia, pidana mati adalah hukuman yang sudah ratusan tahun lalu mendapatkan pro dan kontra. Pro dan kontra pidana mati menjadi sebuah perdebatan dan pengkajian yang tidak ada hentinya (Darmawan). Tidak hanya di Indonesia, pro dan kontra tersebut terjadi hampir di seluruh negara yang ada di dunia.      Pidana mati merupakan hukuman berupa perampasan jiwa, bagi orang yang melakukan pelanggaran berat dan terorganisir terhadap hukum. Pidana mati juga merupakan hukum tertua serta paling kontroversial dari berbagai macam pidana lainnya. Tujuan dilaksanakannya hukuman mati adalah agar masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya suatu gangguan te
Baca selengkapnya