MCC Bersama Aliansi KAMU Lampung Menuntut Rektorat Terkait UKT


Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Moot Court Community hari ini melakukan unjuk rasa penurunan UKT dan pemungutan liar bersama dengan  aliansi KAMI Lampung yang terdiri dari SEMA, DEMA, UKMF-MCC, IMM, HMI, PMII dan LMND-DN. Titik kumpul dilakukan pada pukul 08.30 di taman Fakultas Dakwah, dan massa memulai demonstrasi di depan gedung rektorat pukul 10.30 WIB. 

Aksi yang di komandoi oleh Bung Memet bersama Bung Yusril selaku orator berjalan secara damai, meski di tengah-tengah penyampaian orasi politik terjadi sedikit gesekan konflik antara massa dan aparatur kampus. Massa aksi membawa beberapa poin tuntutan dalam unjuk rasa hari ini, antara lain:

1.Turun UKT satu grade tanpa syarat 

2.Berikan subsidi kuota 

3.Transparansi penggunaan UKT 

4.Ditiadakannya biaya selain UKT, dengan mendesak rektor mengeluarkan surat edaran bahwa tidak akan ada pungutan biaya selain UKT

Kawan kawan yang melakukan audiensi dalam ruang rektor mendesak pihak birokraksi kampus untuk segera merealisasikan apa yang menjadi tuntutan dalam aksi

"Kami semua mendesak pihak birokrasi kampus untuk segera merealisasikan tuntutan kita ini, di dalam ruang audiensi tadi" Ujar Al-Hafidz salah satu perwakilan dari ukm-f mcc yang mengikuti dialog audiensi. 

Pukul 15.00 wakil rektor 3 turun untuk bisa berdialog dengan kawan kawan massa aksi, dan menyatakan bahwa hasil dari rapat yang di lakukan secara kilat oleh birokrasi kampus menyepakati untuk penurunan UKT 1grade dengan syarat sesuai dengan KMA No.515 Tahun 2020. 

Penulis : Mega Aulia Putri

Publish : Kominfo UKM-F MCC UIN RIL

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

LEGALITAS MONEY POLITIK OLEH DPR, PENGERTIAN DAN NEGATIVE IMPACT BERLAKUNYA MONEY POLITIC

Gambar
            Rabu, 15 Mei 2024 dalam acara rapat kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Komisi II DPR di Senayan, Jakarta Pusat. Salah satu Anggota DPR Komisi II Fraksi PDIP, Ir Hugua meminta untuk melegalkan m oney politic. Hugua berpendapat dengan melegalkan m oney politic Bawaslu akan lebih mudah mengawasi  jika politik uang dilegalkan dengan batasan tertentu. Menurut Hugua KPU dapat melegalkan m oney politic dengan memberikan batasan  tertentu Misalnya, maksimum Rp 20 ribu, Rp 50 ribu, Rp 1 juta, atau Rp 5 juta. Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan mon ey politic.               “ketidaklegalan politik uang justru menciptakan permainan kucing-kucingan antara para peserta pemilu dan pihak pengawas, yang pada akhirnya menguntungkan mereka yang memiliki sumber daya finansial lebih besar. Dia mengklaim bahwa hal ini akan mengubah kontestasi politik menjadi pertarungan para saudagar daripada para politisi dan negarawan sejati, karena k
Baca selengkapnya

PENTINGNYA PENGESAHAN SERTIFIKASI APOSTILLE DI INDONESIA

Gambar
  Pentingnya Pengesahan Sertifikat Apostille di Indonesia Oleh :  Ratu Sakinatun Najah (Magang Anggota Divisi Kajian dan Penelitian) sumber:  /tangerang.imigrasi.go.id/site/ Apostille Indonesia Pemerintah bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), baru-baru ini meluncurkan layanan penerbitan sertifikat apostille di Bali pada  Selasa, 14 Juni 2022, untuk membantu mereka yang ingin melegalkan dokumen yang diperlukan untuk kegiatan di luar negeri. Sebelum adanya layanan penerbitan sertifikat apostille , melalui prosedur birokrasi yang membutuhkan waktu yang lama. Indonesia menjadi salah satu bagian dari 121 negara yang tunduk pada Konvensi Apostille dan mengakui legalisasi dokumen menggunakan Sertifikat Apostille. Secara umum, legalisasi dokumen di Indonesia untuk keperluan  luar negeri harus melalui tiga tahapan yakni; pengesahan dokumen oleh Biro Direktorat Perdata Ditjen Jenderal Administrasi Hukum (AHU), Kemenkumham, Kemenlu dan Kedutaan Besar negara yang henda
Baca selengkapnya

PRO DAN KONTRA PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA

Gambar
PRO DAN KONTRA PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA Oleh: Jeny Alvita Nada (Anggota Divisi Kajian Dan Penelitian MCC FS UIN RIL)      Indonesia adalah sebuah negara hukum, artinya semua warga negara dan penyelenggara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Salah satu hukuman yang ada di negara ini adalah pidana mati. Di Indonesia, pidana mati adalah hukuman yang sudah ratusan tahun lalu mendapatkan pro dan kontra. Pro dan kontra pidana mati menjadi sebuah perdebatan dan pengkajian yang tidak ada hentinya (Darmawan). Tidak hanya di Indonesia, pro dan kontra tersebut terjadi hampir di seluruh negara yang ada di dunia.      Pidana mati merupakan hukuman berupa perampasan jiwa, bagi orang yang melakukan pelanggaran berat dan terorganisir terhadap hukum. Pidana mati juga merupakan hukum tertua serta paling kontroversial dari berbagai macam pidana lainnya. Tujuan dilaksanakannya hukuman mati adalah agar masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya suatu gangguan te
Baca selengkapnya