Penggalangan Dana UKMF MCC dan UKMF Gemais


Terjadinya Bencana Alam di Indonesia berupa banjir di wilayah Kalimantan Selatan, Gempa di Sulawesi Barat, dan Tanah Longsor di Jawa Barat menyebabkan rusaknya ribuan rumah warga, fasilitas umum dan bahkan sampai memakan korban jiwa. Sehingga ribuan warga yang terkena dampak bencana alam tersebut terpaksa mengungsi kesejumlah posko posko aman untuk bertahan hidup.

Sehubungan dengan terjadinya bencana alam tersebut, para anggota UKMF MCC dan UKMF Gemais UIN Raden Intan Lampung berinisiatif untuk mengadakan galang dana.

Galang dana tersebut dilaksanakan selama tiga hari di titik pencarian donasi yaitu Lampu Lalu lintas Way Halim, dan di jalan Arif Rahman Hakim.


 Galang dana yang dilaksanakan pada tanggal 2-4 Februari 2021 menghasilkan donasi sebagai berikut :

•Hari pertama (02 Februari 2021) - Rp. 1.827.600

• Hari Kedua (03 Februari 2021) - Rp. 968.000

• Hari Ketiga (04 Februari 2021) - Rp. 1. 132.700

Sehingga donasi yang didapatkan selama tiga hari tersebut berjumlah Rp. 3.928.300, lalu ditambah Donasi yang diberikan oleh komunitas motor (Team Kasuz), sehingga jumlah donasi yang telah diterkumpul sebesar Rp. 4.352.500

Kemudian Hasil penggalangan dana tersebut oleh ketua Umum dan juga Kabid Kaderisasi UKMF MCC serta Kabid RKPU dari UKMF gemais, menyerahkan hasil penggalangan dana tersebut ke lembaga swadaya Masyarakat yaitu Rumah Zakat Lampung, pada Selasa (09/02). Bantuan donasi diterima langsung oleh Kepala Cabang Rumah Zakat Lampung Jasudin.

Jasudin sangat mengapresiasi kepedulian para mahasiswa yang ikut andil dalam membantu penggalangan dana bencana.

“Terimakasih kepada teman-teman, semoga ini menjadi amal baik untuk kita semua,” ungkap Jasudin

Beliau juga mengajak kepada seluruh elemen untuk bersinergi  dengan Rumah Zakat dalam membantu korban bencana nasional yang sedang melanda negeri ini.

“Rumah Zakat sangat terbuka untuk bisa berkolaborasi dengan pihak manapun,” tambahnya.


Penulis : Legal Research

Publish : Kominfo UKM-F MCC UIN RIL

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

LEGALITAS MONEY POLITIK OLEH DPR, PENGERTIAN DAN NEGATIVE IMPACT BERLAKUNYA MONEY POLITIC

Gambar
            Rabu, 15 Mei 2024 dalam acara rapat kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Komisi II DPR di Senayan, Jakarta Pusat. Salah satu Anggota DPR Komisi II Fraksi PDIP, Ir Hugua meminta untuk melegalkan m oney politic. Hugua berpendapat dengan melegalkan m oney politic Bawaslu akan lebih mudah mengawasi  jika politik uang dilegalkan dengan batasan tertentu. Menurut Hugua KPU dapat melegalkan m oney politic dengan memberikan batasan  tertentu Misalnya, maksimum Rp 20 ribu, Rp 50 ribu, Rp 1 juta, atau Rp 5 juta. Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan mon ey politic.               “ketidaklegalan politik uang justru menciptakan permainan kucing-kucingan antara para peserta pemilu dan pihak pengawas, yang pada akhirnya menguntungkan mereka yang memiliki sumber daya finansial lebih besar. Dia mengklaim bahwa hal ini akan mengubah kontestasi politik menjadi pertarungan para saudagar daripada para politisi dan negarawan sejati, karena k
Baca selengkapnya

PENTINGNYA PENGESAHAN SERTIFIKASI APOSTILLE DI INDONESIA

Gambar
  Pentingnya Pengesahan Sertifikat Apostille di Indonesia Oleh :  Ratu Sakinatun Najah (Magang Anggota Divisi Kajian dan Penelitian) sumber:  /tangerang.imigrasi.go.id/site/ Apostille Indonesia Pemerintah bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), baru-baru ini meluncurkan layanan penerbitan sertifikat apostille di Bali pada  Selasa, 14 Juni 2022, untuk membantu mereka yang ingin melegalkan dokumen yang diperlukan untuk kegiatan di luar negeri. Sebelum adanya layanan penerbitan sertifikat apostille , melalui prosedur birokrasi yang membutuhkan waktu yang lama. Indonesia menjadi salah satu bagian dari 121 negara yang tunduk pada Konvensi Apostille dan mengakui legalisasi dokumen menggunakan Sertifikat Apostille. Secara umum, legalisasi dokumen di Indonesia untuk keperluan  luar negeri harus melalui tiga tahapan yakni; pengesahan dokumen oleh Biro Direktorat Perdata Ditjen Jenderal Administrasi Hukum (AHU), Kemenkumham, Kemenlu dan Kedutaan Besar negara yang henda
Baca selengkapnya

PRO DAN KONTRA PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA

Gambar
PRO DAN KONTRA PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA Oleh: Jeny Alvita Nada (Anggota Divisi Kajian Dan Penelitian MCC FS UIN RIL)      Indonesia adalah sebuah negara hukum, artinya semua warga negara dan penyelenggara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Salah satu hukuman yang ada di negara ini adalah pidana mati. Di Indonesia, pidana mati adalah hukuman yang sudah ratusan tahun lalu mendapatkan pro dan kontra. Pro dan kontra pidana mati menjadi sebuah perdebatan dan pengkajian yang tidak ada hentinya (Darmawan). Tidak hanya di Indonesia, pro dan kontra tersebut terjadi hampir di seluruh negara yang ada di dunia.      Pidana mati merupakan hukuman berupa perampasan jiwa, bagi orang yang melakukan pelanggaran berat dan terorganisir terhadap hukum. Pidana mati juga merupakan hukum tertua serta paling kontroversial dari berbagai macam pidana lainnya. Tujuan dilaksanakannya hukuman mati adalah agar masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya suatu gangguan te
Baca selengkapnya