Fiat Justicia Ruat Caelum

    PERAN DISSENTING OPINION HAKIM KONSTITUSI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL               Pengertian             Dissenting Opinion menurut Bagir Manan adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan. Sedangkan menurut Pontang Moerad, Dissenting Opinion merupakan opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim. Jadi, Dissenting Opinion merupakan pendapat atau putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang mengadili suatu perkara. Dissenting Opinion juga merupakan pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus perkara, merupakan satu kesatuan dengan putusan itu, karena hakim itu kalah suara atau merupakan suara minoritas hakim dalam sebuah majelis hakim. Hal di atas, dapat tersirat dan tersu

  Disimilaritas Antara Kapabilitas Simbolik dengan Kapabilitas Regulatif Oleh : Ari Priyanto ( Magang Anggota Divisi Kajian dan Penelitian ) Judul : Sistem Politik Indonesia Penulis : Dr. Sahya Anggara, M.Si. Jumlah Halaman : 364 hlm Penerbit : CV. Pustaka Setia Tahun Terbit : 2013 Resensi Buku : Bab II    “Struktur Sistem Politik” Pembahasan dari bab ini menjelaskan bagaimana Pengertian Struktur Politik, Struktur Politik Formal, Struktur Politik Informal, Undang-Undang Partai Politik, Pendekatan Sistem Politik, Kapabilitas Sistem Politik, dan Keterkaitan Kepentingan Antar Sistem. Sistem politik merupakan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam proses pembentukan serta kebijakan demi kepentingan dan tujuan bersama. Kapabilitas sistem politik menjadi salah satu pembahasan yang menarik dalam buku ini bahwa kapabilitas sistem merupakan kemampuan sistem politik berbagai bidang dalam negeri maupun internasional agar dapat mencapai tujuan nasional sebagai cita-cita negara yang te

  Menelusuri Maladministrasi Penanganan Dana Desa  Oleh :  Febi Fransiska Yupita Sari (Magang Anggota Divisi Kajian dan Penelitian) sumber: /rakyatbengkulu.com / korupsi dana desa Penegakan pemerintahan desa memasuki era baru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dahulu pemerintahan desa sebagai bagian dari desentralisasi didasarkan pada asas desentralisasi, namun sekarang didasarkan pada asas subsidiaritas. Dalam penjelasan UU No. 6/2014, pengakuan adalah pengakuan asal-usul, dan komplementaritas adalah kemampuan masyarakat dan pengambilan keputusan masyarakat untuk kepentingan masyarakat desa. Perbedaan lainnya adalah  desa yang dulunya menjadi sasaran pembangunan pemerintah daerah, tetapi sekarang menjadi sasaran pembangunan untuk pengelolaan desa yang mandiri.  Sebagai sasaran pembangunan yang mandiri, pemerintah desa memiliki kesempatan untuk menyusun rencana dan dokumen anggarannya sendiri. Rencana pembangunan desa disusun berdasarkan aspirasi masyarakat desa melal

  Menerobos Labirin Sistem Peradilan Amerika Serikat dari Bayang-Bayang Rasialisme Oleh : Putri Anggraini  ( Magang Anggota Divisi Kajian dan Penelitian ) sumber : www.express.co.uk/ Just Mercy Movies Berbagai fenomena ketidakadilan hukum terhadap ras kulit hitam di Amerika Serikat terjadi dalam Film Just Mercy (2019) yang menceritakan perjuangan seorang pengacara muda lulusan Universitas Harvard bernama Bryan Stevenson diperankan oleh Michael B. Jordan mendirikan Equal Justice Initiative bersama rekannya Eva Ansley diperankan oleh Brie Larson. Kemudian, tepatnya ketika menangani kasus Walter McMillian diperankan oleh Jamie Foxx seorang warga kulit hitam atas tuduhan membunuh seorang gadis kulit putih bernama Ronda Morrison dan terancam hukuman mati tanpa proses peradilan yang jelas. Akhirnya, Brian memiliki keinginan untuk mencari kebenaran dan membantu Walter hingga terbebas dari hukuman. Film ini tidak hanya berfokus pada kasus Walter McMillian, tetapi mengetahui beberapa karakte

  Pentingnya Pengesahan Sertifikat Apostille di Indonesia Oleh :  Ratu Sakinatun Najah (Magang Anggota Divisi Kajian dan Penelitian) sumber:  /tangerang.imigrasi.go.id/site/ Apostille Indonesia Pemerintah bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), baru-baru ini meluncurkan layanan penerbitan sertifikat apostille di Bali pada  Selasa, 14 Juni 2022, untuk membantu mereka yang ingin melegalkan dokumen yang diperlukan untuk kegiatan di luar negeri. Sebelum adanya layanan penerbitan sertifikat apostille , melalui prosedur birokrasi yang membutuhkan waktu yang lama. Indonesia menjadi salah satu bagian dari 121 negara yang tunduk pada Konvensi Apostille dan mengakui legalisasi dokumen menggunakan Sertifikat Apostille. Secara umum, legalisasi dokumen di Indonesia untuk keperluan  luar negeri harus melalui tiga tahapan yakni; pengesahan dokumen oleh Biro Direktorat Perdata Ditjen Jenderal Administrasi Hukum (AHU), Kemenkumham, Kemenlu dan Kedutaan Besar negara yang henda