Pagar Laut Misteri: Ancaman Terhadap Kedaulatan Negara yang Terabaikan



Jumat, 10 Januari 2025

Awal Januari kemarin masyarakat dihebohkan dengan kemunculan pagar laut misterius. Keberadaan pagar laut ini tidak diketahui kapan dimulai pemasangannya. Di lansir dari Kompas.com menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, Eli Susiyanti, pada Selasa (7/1/2025) mengungkapkan, pihaknya pertama kali menerima informasi adanya aktivitas pemagaran laut pada 14 Agustus 2024. Mengetahui hal itu, DKP Banten segera menindaklanjutinya dengan melakukan pengecekan secara langsung pada 19 Agustus 2024.

Dalam pengecekannya itu, Eli mencatat, pemagaran laut yang terpantau baru mencapai sekitar 7 kilometer. Pada 5 September 2024, tim dari DKP Provinsi Banten kemudian dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok langsung mengecek lokasi pemagaran, sementara kelompok lainnya berkoordinasi dengan camat dan beberapa kepala desa setempat. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak ada rekomendasi atau izin dari camat atau desa terkait pemagaran laut yang berlangsung. Kemudian pada 18 September 2024, Eli dan tim kembali melakukan patroli dengan menggandeng Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang serta Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Ketika itu, DKP Banten pun menginstruksikan agar aktivitas pemagaran laut segera dihentikan. Setelah itu KKP mengambil tindakan untuk menyegel pagar laut tersebut, karena dinilai dapat merugikan nelayan serta dapat merusak ekosistem laut. KKP juga menilai pagar laut misterius ini tidak memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatn Ruang Laut (KKPRL) dan berada di Zona Perikanan Tangkap serta Zona Pengelolaan Energi.

Di tengah problematika mengenai pagar misterius ini, ada beberapa pihak yang mengklaim ini merupakan swadaya masyarakat. salah satu pihak yang mengklaim sebagai swadaya masyarakat adalah kelompok nelayan bernama Jaringan Rakyat Pantura (JRP) Kabupaten Tangerang yang melakukannya.

Koordinator JRP, Sandi Martapraja mengeklaim pagar laut di Tangerang dibangun secara swadaya oleh masyarakat setempat. Ia menyebut, pagar laut tersebut merupakan tanggul yang dibangun sebagai langkah mitigasi bencana tsunami dan abrasi. Mengutip dari bbc.com berdasarkan temuan dari Badan Informasi Geospasial menyatakan deretan pagar bambu di Kabupaten Tangerang berada di luar garis pantai—alias di atas lautan. Mereka menemukan kesimpulan itu setelah membandingkan lokasi pagar laut itu dengan peta garis pantai terbaru, yang mereka susun pada 2024 dengan skalanya lebih detail.

Menurut analisa penulis apabila pagar laut tersebut merupakan swadaya masyarakat, seharusnya masyarakat tersebut mendapatkan benefit atau keuntungan terhadap hasil dari pemagaran laut tersebut, namun kenyataannya berbanding terbalik. Banyak nelayan yang mengeluh ketika pagar ini muncul, lokasi mereka untuk menangkap ikan menjadi sulit dan terpaksa harus berlayar lebih jauh lagi dari tepi pantai. Wilayah laut merupakan bagian integral dari kedaulatan negara sebagaimana diatur dalam hukum internasional, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Dalam konstitusi kita, yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Kedaulatan negara tidak hanya berkaitan dengan penguasaan teritorial. Kedaulatan negara juga mencakup tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak warga negara. Pagar laut yang “memblokir” akses masyarakat nelayan ke laut menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Hal ini dapat memicu konflik horizontal antara masyarakat lokal dan pemegang hak atas pagar laut. Secara tersurat maupun tersirat, hal ini akan mengurangi legitimasi negara di mata rakyat.

DIVISI KAJIAN DAN PENELITIAN

Referensi:

https://sippn.menpan.go.id/berita/155419/direktorat-penataan-ruang-laut/diskusi-publik-misteri-pagar-laut-tangerang-kedaulatan-negara-di-atas-segalanya

https://jabar.times.co.id/news/kopi-times/vkv2wXMMc/Kasus-Pagar-Laut-VS-Kedaulatan-Negara

https://amp.kompas.com/tren/read/2025/01/23/050000065/perjalanan-kasus-pagar-laut-tangerang-dari-awal-ditemukan-sampai-shgb

https://www.bbc.com/indonesia/articles/czxknllxly6o.amp

https://probolinggo.times.co.id/news/kopi-times/vkv2wXMMc/Kasus-Pagar-Laut-VS-Kedaulatan-Negara

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BRUTALITAS APARATUR

Gambar
 TANGAN BESI, HATI BATU : BRUTALISME APARATUR TERHADAP RAKYAT  VOX POPULI VOX DEI ( SUARA RAKYAT ADALAH SUARA TUHAN ) D ibalik topeng   kekuasaan, tersembunyi wajah brutalisme aparat yang menghantui masyarakat. Kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakprofesionalan menjadi ciri khas dari fenomena ini. Masyarakat menjadi korban, kepercayaan publik terkikis, dan citra lembaga yang bersangkutan rusak. Unjuk rasa adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E dan dilindungi oleh UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Segala bentuk kekerasan terhadap massa aksi baik fisik, verbal, maupun psikologis merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Tindakan represif aparat adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dan mencederai demokrasi. Aparat semestinya menjadi penjaga ketertiban dan pelindung rakyat, bukan alat kekuasaan untuk membungkam suara kritis. Pembungkaman melalui k...
Baca selengkapnya

Sejarah dan Profil MOOT COURT COMMUNITY Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Gambar
MOOT COURT COMMUNITY Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung (fiat justicia ruat caelum) “Law not has been logic, but law is about experience” “Law in action not only in the book” Dua kalimat diatas mengartikan bahwa hukum bukan hanya hal yang dinikmati dalam bentuk teori dan buku saja, melainkan hukum berada dalam pengalaman dan praktik itu sendiri. Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung adalah Fakultas yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan nilai-nilai hukum positif, setidaknya bagi mahasiswa fakultas Syariah harus mampu berdiri pada sendi hukum positif dengan tidak mengesampingkan nilai keislamannya. Hal tersebutlah yang sedang berusaha kami bangun , melihat belum adanya satu wadah yang menghimpun mahasiswa khususnya di Fakultas Syariah untuk menghimpun dan mengembangkan potensi mahasiswa khususnya dibidang hukum, maka atas dasar kesadaran, kesatuan dan kemandirian untuk dapat menanamkan  output agent of change , maka dibentuklah satu wada...
Baca selengkapnya

Penggusuran di Desa Sabah Balau: Hak Asasi Manusia di Ujung Tanduk

Gambar
             Rabu 12 Februari 2025, pemerintah provinsi lampung menurunkan 1.200 personil aparat yang terdiri dari satpol PP dan polri untuk melakukan penggusuran di desa sabah balau.  Penggususran paksa tersebut di alami oleh 40KK warga desa sabah balau, yang telah menempati tanah tersebut puluhan tahun. Masyarakat menempati tanah tersebut bukan tanpa alasan, mereka memiliki bukti legitimasi berupa SKT dan pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) yang selama ini dilakukan, hal ini yang menambah keyakinan meraka terhadap legitimasi tanah yang dimiliki.      Berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 39, dan dalam PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PP Jabatan PPAT dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a bahwa, Kepala Desa sebagai PPAT sementara yang paling bawah mempunyai tugas-tugas yang sangat strategis di dalam membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran...
Baca selengkapnya