Dies Natalis UKM-F MCC ke-2



                   
Perayaan peringatan hari jadi atau Dies Natalis UKM-F Moot Court Community ke-2 yang di gelarkan pada Sabtu (30/11) di GSG Syariah UIN Raden Intan Lampung.
Sebelum itu UKM-F Moot Court Community atau di sebut juga MCC, Mengadakan agenda Bakti Sosial yaitu “MCC Goes to Panti Asuhan” yang bertempatan di Yayasan Panti Asuhan Nurul Jamil dan Yayasan Panti Asuhan Tiara Putri di gelarkan pada Sabtu (24/11) yang mana agenda tersebut untuk menyambut Dies Natalis UKM-F MCC ke-2,
Dalam sambutannya , Yusril Iza Mahendra selaku Ketua Umum UKM-F MCC mengungkapkan bahwa mengadakan Bakti Sosial adalah salah satu kegiatan kemanusiaan yang harus ditanamkan setiap pribadi anggota, dan rasa kepedulian tinggi bagi sesama manusia apalagi sesama muslim.
“Demi menyambut Dies Natalis UKM-F MCC ke-2, kami mengadakan Bakti Sosial ke Panti Asuhan yang sedang membutuhkan, dimana sumber dananya adalah  kolektif baik dari kader-kader, kolektif para dosen dan  kolektif dari mahasiswa fakultas syariah melalui pengalangan dana di sekitaran kampus dan donasi-donasi dari orang yang pedulinya tinggi. semoga bakti sosial ini  bermanfaat bagi anak-anak panti.” Ungkapnya.
Selain itu UKM-F MCC juga mengadakan Seminar Hukum yang membahas E-Court atau E-Litigasi yang bertemakan “Implementasi E-Litigasi dalam Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana , Biaya Ringan dan Implikasinya Terhadap Pencari Keadilan”, yang di gelarkan pada Sabtu (30/11) di GSG Syariah UIN Raden Intan Lampung.
Seminar tersebut mengundang Narasumber yang luar biasa yaitu Zoya Haspita, S.H., M.H,. Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dan Rafly Pramudya, S.H., M.H,. Dosen Fakultas Syari’ah sekaligus Advokat,  Seminar tersebut di hadiri 105 pesert, dan 10 tamu undangan.
 Seminar tersebut di selingi pemotongan tumpeng  sebagai rasa syukur atas perjuangan UKM-F MCC selama 2 tahun ini, yang telah mengharumkan nama baik Fakultas Syari’ah khusus nya dan UIN Raden Intan Lampung pada umumnya di tingkat Provinsi dan Nasional.
Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Dr. Khoirudin Tahmid M.H. berharap UKM-F MCC dapat menajdi wadah yang bermanfaat  untuk meningkatkan kualitas kemampuan hukum mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Imtan Lampung.
“ Saya berharap semoga UKM-F MCC menjadi wadah yang mencerahkan, wadah yang bermafaat untuk meningkatkan kualitas mahasiswa Fakultas Syaria’ah UIN Raden Intan Lampung dalam kemampuan pengetahuan hukum, baik pengetahuan hukum Formil maupun hukum marteril” Harapanya
Dan juga Wadek III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung sekaligus Pembina UKM-F MCC, Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag berharap UKM-F MCC dapat meningkatka kualitas mahasiswa Syariah dalam bidang hukum dan bidang lainnya.
“ Saya berharap UKM-F MCC dapat meningkatkan kualitas mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dalam bidang hukum dan bidang-bidang lainnya, dan lebih produktif lagi dalam kajian-kajian serta kegiatan-kegiatannya” Harapnya.

Penulis&editor
(Roni/Kadiv moot court)
Pemublikasi
(Evi natalia staf sahabat kominfo)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

LEGALITAS MONEY POLITIK OLEH DPR, PENGERTIAN DAN NEGATIVE IMPACT BERLAKUNYA MONEY POLITIC

Gambar
            Rabu, 15 Mei 2024 dalam acara rapat kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Komisi II DPR di Senayan, Jakarta Pusat. Salah satu Anggota DPR Komisi II Fraksi PDIP, Ir Hugua meminta untuk melegalkan m oney politic. Hugua berpendapat dengan melegalkan m oney politic Bawaslu akan lebih mudah mengawasi  jika politik uang dilegalkan dengan batasan tertentu. Menurut Hugua KPU dapat melegalkan m oney politic dengan memberikan batasan  tertentu Misalnya, maksimum Rp 20 ribu, Rp 50 ribu, Rp 1 juta, atau Rp 5 juta. Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan mon ey politic.               “ketidaklegalan politik uang justru menciptakan permainan kucing-kucingan antara para peserta pemilu dan pihak pengawas, yang pada akhirnya menguntungkan mereka yang memiliki sumber daya finansial lebih besar. Dia mengklaim bahwa hal ini akan mengubah kontestasi politik menjadi pertarungan para saudagar daripada para politisi dan negarawan sejati, karena k
Baca selengkapnya

PENTINGNYA PENGESAHAN SERTIFIKASI APOSTILLE DI INDONESIA

Gambar
  Pentingnya Pengesahan Sertifikat Apostille di Indonesia Oleh :  Ratu Sakinatun Najah (Magang Anggota Divisi Kajian dan Penelitian) sumber:  /tangerang.imigrasi.go.id/site/ Apostille Indonesia Pemerintah bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), baru-baru ini meluncurkan layanan penerbitan sertifikat apostille di Bali pada  Selasa, 14 Juni 2022, untuk membantu mereka yang ingin melegalkan dokumen yang diperlukan untuk kegiatan di luar negeri. Sebelum adanya layanan penerbitan sertifikat apostille , melalui prosedur birokrasi yang membutuhkan waktu yang lama. Indonesia menjadi salah satu bagian dari 121 negara yang tunduk pada Konvensi Apostille dan mengakui legalisasi dokumen menggunakan Sertifikat Apostille. Secara umum, legalisasi dokumen di Indonesia untuk keperluan  luar negeri harus melalui tiga tahapan yakni; pengesahan dokumen oleh Biro Direktorat Perdata Ditjen Jenderal Administrasi Hukum (AHU), Kemenkumham, Kemenlu dan Kedutaan Besar negara yang henda
Baca selengkapnya

PRO DAN KONTRA PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA

Gambar
PRO DAN KONTRA PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA Oleh: Jeny Alvita Nada (Anggota Divisi Kajian Dan Penelitian MCC FS UIN RIL)      Indonesia adalah sebuah negara hukum, artinya semua warga negara dan penyelenggara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Salah satu hukuman yang ada di negara ini adalah pidana mati. Di Indonesia, pidana mati adalah hukuman yang sudah ratusan tahun lalu mendapatkan pro dan kontra. Pro dan kontra pidana mati menjadi sebuah perdebatan dan pengkajian yang tidak ada hentinya (Darmawan). Tidak hanya di Indonesia, pro dan kontra tersebut terjadi hampir di seluruh negara yang ada di dunia.      Pidana mati merupakan hukuman berupa perampasan jiwa, bagi orang yang melakukan pelanggaran berat dan terorganisir terhadap hukum. Pidana mati juga merupakan hukum tertua serta paling kontroversial dari berbagai macam pidana lainnya. Tujuan dilaksanakannya hukuman mati adalah agar masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya suatu gangguan te
Baca selengkapnya