UKM-F MCC UIN RIL Meraih Juara 2 di Event Haka Fair Nasional 2020

 

Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Moot Court Community atau biasa disebut UKM-F MCC Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung menyabet juara dua di bidang lomba Moot Court atau Peradilan Semu di Event HAKA FAIR NASIONAL 2020 yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (HMJ HKI) UIN Walisongo Semarang. Kompetisi sidang semu ini yang diikuti fakultas syariah PTKIN se-Indonesia.

 

Saat pengumuman pemenang lomba yang disampaikan  oleh ketua HMJ HKI Walisongo Ahmad Miftakhurrozaq pada hari minggu (10/25) UIN Walisongo meraih juara tiga yang di wakili oleh M.Azmi Ali sebagai ketua delegasi , sedangkan UKM-F MCC UIN Raden Intan Lampung meraih juara dua dengan Point 222, disusul oleh UIN Walisongo yang menjadi Juara Satu yang di wakili oleh M. Waffiq Ilfa sebagai ketua delegasi.

 

UIN Walisongo itu sendiri mengirim lebih dari satu delegasi, dan juga dalam event HAKA FAIR NASIONAL 2020 tidak membatasi pengiriman delegasi dalam bidang perlombaan Moot Court atau Peradilan Semu

 

Prestasi ini sudah menorehkan sejarah khususnya di fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung yang berprestasi di nasional dalam bidang perlombaan Moot Court atau Perdailan Semu.

 

Sasti Ameliani menegaskan “saya sangat bangga bergabung dalam UKM-F MCC sehingga dapat belajar tentang peradilan semu dan kini saya serta kawan-kawan menjadi juara dua di HAKA FAIR Nasional 2020” ujar sasti sebagai anggota delegasi.

 

Mega Aulia Putri Sebagai ketua Umum UKM-F MCC mengapresiasi setinggi-tingginya atas prestasi yang di toreh UKM-F MCC “Apresiasi tinggi untuk semangat dan keberhasilan kawan kawan dari anggota ukm-f mcc, yang sudah berkenan belajar, bekerja keras, serta kegigihan untuk mengikuti perlombaan praktek peradilan semu perihal cerai gugat di haka fair nasional 2020 uin walisongo semarang” ujar Mega.

 

Dr. Nurnazli S.H., S.Ag.,  M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung menyampaikan selamat kepada tim “ selamat kepada MCC yang telah menorehkan prestasi ditingkat nasional, harapannya dapat menorehkan prestasi-prestasi yang lain yang dapat membanggakan uin raden intan lampung pada umumnya dan fakultas syariah pada khususnya dan juga dapat mengispirasi mahasiswa lainnya untuk belajar baik itu hukum materil dan formil” ujar wakil dekan III"(R.A)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

LEGALITAS MONEY POLITIK OLEH DPR, PENGERTIAN DAN NEGATIVE IMPACT BERLAKUNYA MONEY POLITIC

Gambar
            Rabu, 15 Mei 2024 dalam acara rapat kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Komisi II DPR di Senayan, Jakarta Pusat. Salah satu Anggota DPR Komisi II Fraksi PDIP, Ir Hugua meminta untuk melegalkan m oney politic. Hugua berpendapat dengan melegalkan m oney politic Bawaslu akan lebih mudah mengawasi  jika politik uang dilegalkan dengan batasan tertentu. Menurut Hugua KPU dapat melegalkan m oney politic dengan memberikan batasan  tertentu Misalnya, maksimum Rp 20 ribu, Rp 50 ribu, Rp 1 juta, atau Rp 5 juta. Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan mon ey politic.               “ketidaklegalan politik uang justru menciptakan permainan kucing-kucingan antara para peserta pemilu dan pihak pengawas, yang pada akhirnya menguntungkan mereka yang memiliki sumber daya finansial lebih besar. Dia mengklaim bahwa hal ini akan mengubah kontestasi politik menj...
Baca selengkapnya

PENTINGNYA PENGESAHAN SERTIFIKASI APOSTILLE DI INDONESIA

Gambar
  Pentingnya Pengesahan Sertifikat Apostille di Indonesia Oleh :  Ratu Sakinatun Najah (Magang Anggota Divisi Kajian dan Penelitian) sumber:  /tangerang.imigrasi.go.id/site/ Apostille Indonesia Pemerintah bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), baru-baru ini meluncurkan layanan penerbitan sertifikat apostille di Bali pada  Selasa, 14 Juni 2022, untuk membantu mereka yang ingin melegalkan dokumen yang diperlukan untuk kegiatan di luar negeri. Sebelum adanya layanan penerbitan sertifikat apostille , melalui prosedur birokrasi yang membutuhkan waktu yang lama. Indonesia menjadi salah satu bagian dari 121 negara yang tunduk pada Konvensi Apostille dan mengakui legalisasi dokumen menggunakan Sertifikat Apostille. Secara umum, legalisasi dokumen di Indonesia untuk keperluan  luar negeri harus melalui tiga tahapan yakni; pengesahan dokumen oleh Biro Direktorat Perdata Ditjen Jenderal Administrasi Hukum (AHU), Kemenkumham, Kemenlu dan Kedutaan...
Baca selengkapnya

PRO DAN KONTRA PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA

Gambar
PRO DAN KONTRA PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA Oleh: Jeny Alvita Nada (Anggota Divisi Kajian Dan Penelitian MCC FS UIN RIL)      Indonesia adalah sebuah negara hukum, artinya semua warga negara dan penyelenggara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Salah satu hukuman yang ada di negara ini adalah pidana mati. Di Indonesia, pidana mati adalah hukuman yang sudah ratusan tahun lalu mendapatkan pro dan kontra. Pro dan kontra pidana mati menjadi sebuah perdebatan dan pengkajian yang tidak ada hentinya (Darmawan). Tidak hanya di Indonesia, pro dan kontra tersebut terjadi hampir di seluruh negara yang ada di dunia.      Pidana mati merupakan hukuman berupa perampasan jiwa, bagi orang yang melakukan pelanggaran berat dan terorganisir terhadap hukum. Pidana mati juga merupakan hukum tertua serta paling kontroversial dari berbagai macam pidana lainnya. Tujuan dilaksanakannya hukuman mati adalah agar masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghen...
Baca selengkapnya