Fiat Justicia Ruat Caelum

Omnibus law ( omnibus bill atau act law ) yang biasa dikenal dengan nama omnibus bill oleh negara yang menganut sistem hukum common law, seperti amerika serikat dan inggris. Omnibus law atau act adalah suatu kebijakan yang semacam seperti "sapu jagat" yang dapat berfungsi menyapu seluruh undang-undang yang mempunyai kesamaan materiil peraturan. Sehingga dalam setiap produk hukum yang dikeluarkan akan dapat mengakamodir dan menggabungkan seluruh pasal. Indonesia saat ini memiliki banyak peraturan yang Hiper - regulasi, over -legislasi atau tumpang tindih regulasi sehingga dapat bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia ( UUD NEGARA RI TAHUN 1945 ). Sehingga dapat membuat ketidak sikronisasi yang mengarah kepada kecacatan hukum. Hal ini kita dapat contohkan regulasi yang mempunyai ketidak kesesuain, seperti dalam penguasaan tanah. Menurut UU Pokok agraria uu no 5 tahun 1960 menyebutkan dalam pasal 26 ayat, 1,2 dan 3 bahwa " HGU dapat dimil...

Oleh : Dita Permatasari Niatku bukan mengkritik pemerintah Namun nampaknya kalangan atas semakin merajalela Hak rakyat semakin terjajah Semakin tak di hiraukan upayanya Tugasku memang baca tulis semata Namun kali ini aku bertriak membela buruh yang batinnya kau cacah Suaranya kau anggap ocehan takberguna Jeritannya kau diamkan secara paksa Lalu dengan jahat kau tikam jiwa raga yang berbalut air mata Hay tuan yang gagah perkasa Omnibus law mu sungguh menyiksa Membuat rakyatmu merana tak bersuara Katamu UUD itu sederhana Namun kalanganku kau buat jatuh sampai berdarah-darah Hakku nyaris kau siksa Karna omnibus law mu tak sesuai dengan kedaulatan rakyat indonesiamu tercinta. publisher:  Evi natalia  (Kepala Devisi Komunikasi,Informasi&Dokumentasi)

                     Keadilan yang Semakin krisis Sang mendung pun menangis Dengan tetesan yang iris Alunan melodynya hystoris Karena ia jatuh tragis Sang kilatpun berbaris Dangan sambaran antuitis Akan bumi yang sadis Karena ia telah jadi teroris Hidup ini dramatis Dengan alus puitis Hingga daun sanksi senyum manis Dengan makna yang simbolis Kertas itu tertulis Akan hukum yang kritis Di wakili sang penulis Akan keadilan yang semakin krisis Karangan,Editor,&Pemublikasi Evi Natalia (Kepala Devisi Kominfo)

                Sebelum di ajukan   suatu perkara kepengadilan dalam perkara perdata, alangkah baiknya di selesaikan melalui kekeluargaan, jika tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau tidak menemukan jalan tengahnya, maka seseorang tidak boleh menyelesaikannya dengan cara main hakim sendiri ( eigenrichting ), melainkan diselesaikan melalui pengadilan.             Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya kepengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yang mana dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan.             Sebagaimana diketahui persoalan atau perkara yang dihadapi oleh seseorang dapat berupa persoalan yang mengandung sengketa dan ada juga tidak mengandung sengketa, dan juga sering kita dengar serta kita ...

Bandar Lampung, UKM-F MCC UIN Raden Intan Lampung telah melaksanakan Musyawarah Besar (Mubes) yang ke II pada hari Sabtu-Minggu, 21-22 Desember 2019. Musyawarah Besar (Mubes) merupakan badan pengambilan keputusan tertinggi didalam organisasi yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Musyawarah Besar (Mubes) yang diselenggarakan di Aula GSG Fakuktas Syariah Uin Raden Intan Lampung dibuka langsung oleh Bapak Dr. Kharuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung, beliau menyampaikan "Bahwasannya Pihak Fakultas membuka jalan lebar-lebar untuk menjembatani para mahasiswa yang membentuk sebuah perkumpulan yang bernilai positif bagi mahasiswanya itu sendiri dan UKM-F MCC termasuk salah satunya, walaupun masi baru terbentuk namun sudah mampu menciptakan Kader-kader terbaik serta sudah banyak prestasi-prestasi yang sudah diraih baik di tingkat internal,ekternal maupun nasional. Harapan nya melalui Mubes ini Ukm-f Mcc dapat semakin berkembang dengan tetap...

Sesuatu yang menarik disampaikan oleh presiden joko widodo ketika pelantikan presiden di gedung MPR RI yang mana ia menyatakan salah satu programnya yaitu menerbitkan Omnibus law yang menggabungkan beberapa undang-undang menjadi satu dan membatalkan undang-undang   terkait sekaligus mendorong kemudahan investasi dan perekonomian di Indonesia sehingga menjadi lebih cepat, efektif dan efisien. Omnibus law termasuk hal yang baru di Indonesia walaupun Negara-negara lain telah menerapkan. Sistem hukum Indonesia yang menganut sistem Civil Law menjadi salah satu penyebab belum dikenalnya konsep Omnibus Law dan   Presiden Joko Widodo mewancanakan konsep ini diterapkan di Indonesia. Sebenarnya apa itu Omnibus law?             Secara harfiah, kata Omnibus berasal dari bahasa Latin Omnis yang berarti banyak dan lazimnya dikaitkan dengan sebuah karya sastra hasil penggabungan beragam genre, atau dunia perfilman yang mengga...

Tanggal 24 September 2019 merupakan satu fenomena bersejarah bagi penggerak Revormasi Indonesia khususnya Mahasiswa, begitu masif nya gelombang massa pada hari itu, mungkin dapat membuat Dewan Perwakilan Rakyat susah tidur nyenyak. Bahkan mahasiswa yang hanya mengedepankan akademisi   dan mahasiswa yang hedonis pun ikut turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya, ntah itu pyur gerakan simpati hati mereka atau hanya sebagai bentuk eksistensi di media sosial wkwk. Ada beberapa tuntutan dalam aksi dengan hastag #RevormasiDikorupsi diantaranya menolak RKUHP,RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Ketenagakerjaan. Lalu aksi massa juga mendesak pembatalan UU KPK dan UU SDA. Massa juga menuntut untuk segera mengesahkan RUU PKS dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Namun disini saya bukan ingin beropini tentang apa yang terjadi di tanggal 24 September 2019 melainkan saya akan beropini tentang mengapa RUU PKS harus segera di sahkan. Komnas Peremp...